INTRIKNEWS

Ilustrasi. Foto: joss

intriknews.com - Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, mengunjungi berbagai wilayah perbatasan di Indonesia, beberapa waktu lalu. Salah satu wilayah kerap dilalui pesawat asing, yakni Pulau Saumlaki di Maluku Tenggara Barat. Lokasi wilayah ini memang berbatasan langsung dengan Australia.

Di pos perbatasan sebenarnya sudah memiliki radar untuk mendeteksi pesawat asing ilegal memasuki wilayah Indonesia. Sayangnya, keterbatasan alat lagi-lagi menyusahkan abdi negara lakukan antisipasi. Mereka tidak bisa menyampaikan pesan ke Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas) untuk mengirimkan pesawat Sukhoi dari Makassar, Sulawesi Selatan.

“Kalau ada pesawat masuk, dia (personel) hanya cuma bisa berdoa saja. ‘Ya Tuhan, semoga pesawat itu keluar cepat dari Indonesia’,” ucap Gatot usai kunjungan wilayah perbatasan di Mabes TNI, Jakarta, Kamis (7/1).

Gatot mengaku telah berkoordinasi untuk memperkuat penjagaan di perbatasan. Jangan sampai nanti personel TNI cuma berdoa saja tanpa ada penindakan. Tentunya sangat menyedihkan hal ini terjadi.

Ada kisah menarik soal pesawat asing masuk ke wilayah RI. Dulu TNI pernah seperti sengaja membiarkan ada pesawat mata-mata milik Amerika Serikat masuk ke wilayah Indonesia.

Cerita ini terjadi tahun 1960an. Saat itu Indonesia tengah mempersiapkan seluruh kekuatan tempurnya untuk menghadapi Belanda dan merebut Irian Barat.

Di Indonesia Timur berderet kapal perang baru yang dibeli RI dari Rusia. Termasuk kapal perang terbesar di Asia KRI Irian dan 12 kapal selam paling canggih pada masanya.

Kekuatan TNI AU juga bikin kubu NATO tercengang. Puluhan pengebom jarak jauh TU-16 dan TU-16 KS dengan peluru kendali khusus siap menghajar Kapal Induk Karel Doorman milik Belanda di Irian Barat. Belum lagi jet pemburu MiG 17, 19 dan 21 yang saat itu jauh mengungguli pesawat tempur Blok Barat.

TNI seperti membiarkan pesawat mata-mata AS itu memotret kekuatan mereka dengan leluasa. Seperti show of force atau unjuk gigi untuk memperlihatkan kekuatan mereka saat itu pada Blok Barat.

Adik kandung Presiden John F Kennedy, Bob Kennedy, menekan Belanda dalam lobi-lobi politiknya. Dia menegaskan dengan persenjataan yang dimiliki Indonesia, Belanda tak akan mampu memenangkan perang memperebutkan Irian Barat.

Jaksa Agung AS itu bahkan mengancam akan menghentikan bantuan ekonomi pada Belanda jika masih ngotot mau perang di Irian Barat.

Melihat foto-foto dan tekanan Kennedy, Belanda pun melunak. Mereka sepakat menyelesaikan konflik Irian lewat perundingan.

Sumber: Merdeka

Foto: Harnas

intriknews.com - Jakarta - Hari-hari ini ruang publik dipenuhi dengan wacana perombakan kabinet. Berbagai rumor muncul di publik. Sejumlah nominasi nama calon menteri juga berseliweran. Kegaduhan politik tidak bisa dihindari.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan memberi catatan khusus terkait hiruk pikuk proses perombakan kabinet kerja pimpinan Jokowi. Menurut dia, saat pemerintahan SBY, proses perombakan kabinet berjalan dalam satu komando Presiden sebagai pemegang hak prerogatif.

"Para menteri solid, berbicara soal reshuffle juga begitu. Pada sat itu tidak ada menteri bicara reshuffle, tidak ada menteri menilai menteri yang lain. Karena semua ada mekanisme siapa yang menilai menteri dan siapa yang mengevaluasi, sehingga SBY tidak perlu susah payah menjelaskan kapan reshuffle, siapa yang diajak komunikasi. Jadi betul-betul under control one command," urai Syarief di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Jumat (8/1/2016).

Menurut dia, situasi berbeda tampak terjadi dengan hiruk pikuk soal wacana perombakan kabinet yang terjadi saat ini. Syarief menyebutkan masing-masing pemimpin memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda-beda. "Itulah gaya kepemimpinan yang ada. Saya tidak mengatakan hari ini jelek lho," tandas Syarief.

Catatan Syarief Hasan soal hiruk pikuk perombakan kabinet memang cukup terasa saat ini. Kegaduhan politik jelang reshuffle kabinet ini seiring dengan rencana sejumlah partai politik yang sebelumnya di luar pemerintahan kini menyatakan dukungan ke pemerintah. Sebut saja PAN dan Partai Golkar.

Kegaduhan ini juga dipicu tentang komando yang tidak tunggal. Presiden, menteri dan Wapres serta partai politik pendukung pemerintah memberi pendapat yang bervariasi. Perbedaan pandangan dan pendapat yang muncul dapat dipahami sebagai bagian dari manuver politik. Hal yang wajar meski sering tidak tepat dilakukan.

Sayangnya, situasi kegaduhan perombakan kabinet ini dibiarkan menjadi wacana bebas di publik. Kondisi ini pula yang menambah bobot wacana ini kian tak menentu. Dorongan agar presiden sebagai pemegang tunggal hak prerogatif mengendalikan wacana ini tak kunjung muncul di publik. Kesan membiarkan dan upaya tes pasar sulit dielakkan.

Meski belakangan, Presiden bereaksi keras soal wacana ini. Situasi tersebut sebagai respons atas munculnya pemeringkatan akuntabilitas kementerian lembaga yang dilakukan Kementerian PAN-RB. "Reshuffle itu adalah hak prerogatif presiden. Jangan ikut-ikut mendorong-dorong, dikte-dikte, desak-desak. Itu hak prerogatif presiden," cetus Jokowi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Rabu (6/1/2015) lalu.

Sementara di era SBY, perombakan kabinet yang dilakukan selama dua periode, sebenarnya juga tidak jauh berbeda dengan proses reshuffle kabinet era Jokowi. Bedanya, wacana perombakan kabinet era SBY relatif bisa dikelola dengan baik. Kasak-kusuk serta rumor juga mencuat di publik. Bedanya, hal tersebut tidak liar, spekulatif yang cenderung membuat kegaduhan politik.

Sumber: Inilah

Foto: Tribunnews

intriknews.com - Sikap kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang mencemooh Wakil Ketua DPR Fadli Zon saat menghadiri pembukaan Rakernas PDIP tidak pantas. Sebagai tuan rumah, harusnya PDIP menyambut tamu yang diundangnya sendiri.

"Ini sambutan yang tidak pantas. Sambutan tersebut menunjukkan ketidakdewasaan kader terhadap masalah hubungan politik,” jelas pemerhati politik Syahganda Nainggolan Minggu malam (10/1).

Kalau memang tidak suka, kata Syahganda, harusnya PDIP tidak mengundang Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra tersebut. Mereka harusnya memprotes panitia yang mengundang Fadli bukan malah mempermalukan Fadli. "Sikap tersebut menunjukkan kader PDIP menghina partainya sendiri dan juga partainya Fadli Zon," jelasnya.

Menurut Direktur Sabang-Merauke Circle ini, menyoraki lawan politik memang hal biasa. Tapi, hal itu bisa dilakukan dalam forum diskusi atau debat. Bukan dalam acara partai yang lawan politik itu datang karena undangan resmi.

"Misalnya kita mengundang orang ke pesta, maka kita harus menghargai tamu itu. Kalau mau menyoraki, di forum lain yang bukan atas undangan mereka," tandasnya.

Sumber: RMOL

intriknews.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon tidak mempermasalahkan sambutan kurang mengenakkan dari kader PDI Perjuangan kepadanya saat menghadiri pembukaan Rakernas PDIP, di JIEXPO, Kemayoran, Jakarta (Minggu siang, 10/1).

Baginya sorakan dari kader Banteng tersebut wajar saja. "Kalau saya sih wajar saja," Fadli sebelum meninggalkan lokasi Rakernas.

Fadli menduga, perlakuan itu muncul lantaran pada kader PDIP kesal karena sikapnya selama ini yang suka mengkritik pemerintah. "Mungkin karena saya suka kritik pemerintah dan pemerintah didukung PDIP. Wajar," imbuh tangan kanan Prabowo ini.

Selama ini Fadli memang rajin mengkritik pemerintahan Jokowi. Dia bahkan pernah menyebut tata kelola pemerintahan Jokowi seperti manajemen warung kopi.

Soal kehadirannya di Rakernas itu, Fadli menyatakan karena menghormati undangan PDIP. "Saya hadir di situ karena saya diundang, bahkan diminta konfirmasi. Karena kita menghormati undangan, banyak kawan-kawan di situ, kita hadir sebagai bentuk penghormatan," tandas Waketum Gerindra ini.

Fadli datang ke arena Rakernas PDIP ditemani koleganya yang juga Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Keduanya datang atas undangan panitia kepada DPR. Karena posisi ketua DPR sedang kosong sepeninggal Setya Novanto, keduanya yang datang.

Perlakuan tidak mengenakan untuk Fadli itu terjadi saat Ketua Umum PDIP Megawati mengabsen tamu undangan yang hadir saat mengawali pidatonya. Mega mengawali dengan menyapa Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla. Setelahnya, Mega menyapa Ketua MPR yang juga Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Saat Mega menyebut nama mereka, kader PDIP menyambutnya dengan tepuk tangan.

Nah, saat Mega menyebut nama Fadli Zon, sambutan berubah menjadi cemoohan. "Yang saya hormati perwakilan pimpinan DPR atau pelaksana tugas. Kalau ada Pak Fadli Zon,” ucap Mega.

Bukannya tepuk tangan, seribuan kader PDIP yang hadir justru menyoraki Fadli. Huuuuu...,” teriak para kader banteng seperti dikomando.

Mendapat sambutan seperti itu, Fadli yang tersorot kamera hanya tersenyum. Dia tidak berdiri ataupun mengangguk layaknya tamu yang disapa tuan rumah.

Di atas podium Mega seperti tidak mempermasalahkan sikap kurang soran pada kadernya. Tidak ada teguran apa-apa. Mega justru melanjutkan mengabsen dengan menyapa Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Sambutan untuk pria yang akrab disapa Ahok ini cukup meriah. Serempak para kader PDIP tepuk tangan. Ahok pun menyempatkan berdiri dan mengangguk ke Mega dan juga para kader PDIP.

Sumber: RMOL

Megawati salah ucap nama Allah pada rakernas PDIP

intriknews.com Jakarta - Megawati sempat selip lidah saat mengucapkan Allah SWT dan salam pada saat berpidato. Peristiwa tak terduga tersebut terjadi di penghujung pidato Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri saat rakernas I partai di JIExpo Kemayoran, Jakarta, seperti dilansir Merdeka pada Minggu (10/1).

"Semoga Allah su... Allah suwan.. Allah Subhana wa Taala meridhoi perjuangan kita, tanamkan dalam hati jiwa dan pikiranmu. One for All all for one. Assalamualaikum warah matulallahi wabarokatih (seharusnya wabarakatuh)," ujar Megawati sambil tersengguk. Megawati sebelumnya berkaca-kaca sebelum menutup pidato.

Pada pidato sebelumnya, Megawati menyemangati kader-kadernya untuk tidak takut dalam memperjuangkan sebuah kebenaran. Dia pun memberikan selamat bagi pelaksanaan rakernas.

"Di dalam masyarakat Indoensia itu kita akan hidup bahagia sesuai cita-cita orangtua kita di zaman dahulu. Selamat berpikir bekerja dan berjuang, jangan ragu bersuara, selama argumentasinya sesuai dengan konstitusi jangan setengah perjuangan. Jangan takut selama yang kita perjuangkan kebenaran. Hakkul yakin, annul yakin," ujarnya.

tips cara agar bisa tertidur cepat menurut ahli

intriknews.com - Gangguan tidur merupakan sebuah gejala tidak beresnya kondisi tubuh. Saat ini sangat banyak orang yang mengalami gangguan tidur atau insomnia. Para penderita gangguan tidur ini setiap malam harus berjuang hanya untuk bisa tertidur.

Seperti dilansir Mylifestyle, Dr Andrew Weil menulis, ada satu trik yang dapat membantu Anda agar bisa tertidur hanya dalam hitungan detik. Metode ini disebut juga dengan 'Latihan Pernapasan 4-7-8', metode ini berasal dari yoga dan praktik pernapasan.

Latihan ini sangat mudah diterapkan, tidak akan memakan waktu lama dan Ada dapat melakukannya di mana saja yang Anda inginkan.

Berikut kami bocorkan triknya;

Mulailah dengan menarik napas panjang dan hirup melalui hidung. Hitung sampai 4 setelah menutup mulut lalu hembuskan dengan mengeluarkan bunyi 'whooshh'. Kemudian, tarik napas lagi hitung kembali sampai 7 sambil menahan napas dan hembuskan sepenuhnya melalui mulut dengan mengeluarkan suara 'whoosh' kembali. Ulangi lagi dan hitung sampai 8. Tarik napas sekali lagi, jadi total Anda menarik napas adalah 4 kali.

"Cobalah fokus untuk menghirup dan menghembuskan napas dengan benar," kata Dr Weil. Metode ini dapat menurunkan debaran jantung dan menenangkan pikiran. Coba dan rasakan, motode ini akan benar-benar bekerja dengan sempurna. Masalah insomnia Anda pun akan menghilang.

Ilustrasi

intriknews.com - .Pihak Istana Presiden menyesalkan ada anggota Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) yang tertangkap membawa narkoba.

Senin pagi (11/1), petugas keamanan Bandara Kuala Namu Internasional (KNIA) mengamankan seorang calon penumpang berinisial FAP karena membawa 1/2 butir pil ekstasi dan sabu seberat 0,35 gram. Ia menyembunyikannya di balik topi.

Dari pemeriksaan diketahui FAP merupakan anggota TNI yang bertugas di Paspampres dengan pangkat Prajurit Satu (Pratu).

Karena itu, pihak Istana meminta Dan Paspampres dan pihak TNI menindak tegas prajurit itu.

"Kalau perlu dicopot," ucap Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (11/1).

Menurut Pramono, anggota Paspampres adalah orang-orang yang terpilih. Seharusnya mereka mempunyai keteguhan hati dan menjaga nama baik korpsnya.

"Maka dalam hal ini pemerintah secara khusus meminta Dan Paspampres dan juga POM TNI untuk yang seperti ini diberikan tindakan. Karena ini menjadi hal yang tidak baik, menjadi contoh yang tidak baik," pinta Pram.

Sumber: RMOL

intriknews.com - Dunia hiburan Indonesia berduka. Pasalnya komedian unik Budi Anduk wafat di usia 47 tahun akibat penyakit kanker paru-paru yang sudah lama dia derita.

Penyakit kanker paru-paru sendiri saat ini masuk ke dalam jajaran teratas jenis kanker yang siap merenggut nyawa manusia. Berdasarkan data International Agency for Research on Cancer, penyakit ini mayoritas diderita oleh para pria yang sebelumnya menjadi perokok aktif.

Kanker paru-paru sendiri merupakan penyakit yang terjadi karena adanya pertumbuhan sel epitelium yang tidak terkontrol di jaringan paru-paru. Pertumbuhan sel ini kemudian berubah menjadi kanker paru primer.

Ada 2 jenis kanker paru primer berdasarkan jenis selnya yaitu kanker paru sel kecil yang biasanya menimpa perokok berat dan penyebarannya yang cepat. Sedangkan jenis yang kedua adalah kanker paru non sel kecil yang walaupun penyebarannya tidak secepat kanker paru sel kecil namun lebih sering terjadi.

Merokok merupakan penyebab utama dari penyakit ini sebab sekitar 80% penyakit kanker paru disebabkan karena kebiasaan merokok. Meski begitu, bukan berarti perokok pasif atau orang yang tidak merokok berisiko kecil untuk terkena penyakit ini. Sebab polusi udara yang semakin memburuk, radiasi, serta menghirup arsenik bisa menjadi penyebab kanker paru.

Pada tahap awal, kanker paru tidak menunjukkan gejala apapun. Namun begitu sel kanker tersebut semakin mengganas, maka muncul gejala utama seperti batuk yang tidak kunjung sembuh hingga berubah menjadi batuk berdarah, kesulitan untuk bernapas, sering lelah, pusing, suara menjadi serak, sulit untuk menelan sesuatu, berat badan yang menurun, hingga bengkak pada muka atau leher. Jika penderita sudah mengalami gejala tersebut, maka bisa dipastikan bahwa sel kanker yang menyebar sudah memasuki stadium yang ganas.

Lantas, bagaimana cara untuk mencegah timbulnya penyakit ini dalam tubuh Anda? well, kuncinya adalah terapkan pola hidup yang sehat dengan cara selalu mengonsumsi makanan sehat dan membuat tubuh tidak menjadi pasif. Kemudian yang terpenting adalah jauhi segala macam faktor penyebab kanker paru seperti merokok serta hindari menjadi perokok pasif. Sebab meskipun Anda tidak merokok secara aktif, racun yang menempel akibat Anda menghirup asap rokok akan menempel di paru-paru Anda dan bisa berkembang menjadi penyakit paru-paru.

Sumber: merdeka

intriknews.com - Mencuatnya kasus "papa minta saham" PT. Freeport Indonesia yang membuat ramai ruang publik harus berujung, tidak bisa didiamkan begitu saja.

Presidium Front Revolusi Selamatkan Kekayaan Bangsa (Foros)-Bangsa, Rakhmat Abril Kholis mengatakan harus diusut tuntas siapapun yang menjual kekayaan bangsa untuk kepentingan kelompoknya. Selain itu, penting untuk memastikan dan mengawal Freeport Indonesia agar tidak menabrak batas keadilan yang ada.

"Anomali di tengah tarik ulur kasus Freeport ini, kondisi masyarakat di Papua tempat perusahaan ini berdiam hingga kini sangat jauh dari kesejahteraan. Inilah yang harus menjadi perhatian kita bersama, agar kekayaan itu memang sudah sepantasnya memberikan kesejaheraan untuk rakyat Indonesia," ungkapnya dalam rilisnya, Selasa (12/1).

Untuk itu, Foros-Bangsa mendesak Pemerintah agar bisa memastikan sumber daya alam yang dikelola oleh Freeport Indonesia harus dimanfaatkan secara adil bagi bangsa dan negara.

DPR juga didesak untuk membentuk Pansus Freeport untuk menyelidiki lebih mendalam agar Freeport bebas dari intervensi siapapun yang merugikan negara.

"Terakhir, penegak hukum harus mengusut tuntas "japrem" alias jatah preman di Freeport yang diduga dilakukan oleh orang perorang," demikian Rakhmat Abril Kholis.

Sumber: RMOL

intriknews.com - Pemerintah diminta tidak memperpanjang izin ekspor konsentrat tembaga PT Freeport Indonesia yang berakhir pada 28 Januari nanti. Hal ini dilakukan apabila perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS) itu tidak memenuhi komitmen kewajiban divestasi (pelepasan saham) pada 14 Januari esok.

Pengamat hukum sumber daya alam Universitas Tarumanagara Ahmad Redi mengatakan Freeport berkomitmen melaksanakan divestasi mengacu pada nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) amendemen kontrak. Menurutnya MoU tersebut yang membuat pemerintah memberikan izin ekspor bagi Freeport. "Oleh karena itu pemerintah harus bersikap tegas apabila Freeport tidak memenuhi komitmennya. Bentuk ketegasan pemerintah dengan tidak memberikan perpanjangan izin ekspor konsentrat," kata Redi di Jakarta, Senin (11/1).

Redi menjelaskan, kewajiban divestasi bagi perusahaan tambang modal asing diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. PP tersebut memberikan waktu selama 90 hari bagi perusahaan untuk mengajukan penawaran. Namun diakuinya, dalam PP tersebut posisi pemerintah tidak kuat lantaran tidak ada klausul sanksi bagi perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan.

"Jangan hanya merujuk ke PP. MoU dengan Freeport bisa menjadi dasar hukum bagi pemerintah untuk memberikan sanksi tegas," ujarnya.

Kewajiban divestasi Freeport mengacu ke PP 77/2014 sebesar 30 persen. Pasalnya dalam beleid itu mengatur tiga jenis kategori divestasi. Jika perusahaan tambang milik asing hanya melakukan kegiatan pertambangan, maka divestasi sebesar 51 persen. Kemudian jika perusahaan tambang itu melakukan kegiatan pertambangan dan terintegrasi dengan pengolahan dan pemurnian maka divestasi sebesar 40 persen. Apabila perusahaan itu melakukan kegiatan tambang bawah tanah (underground) maka divestasi 30 persen.

Divestasi itu pun dilakukan bertahap, pada tahun ini Freeport wajib melepas 20 persen saham dan di 2019 sebesar 10 persen saham. Lantaran pemerintah sudah memiliki 9,36 persen saham, maka tahun ini divestasi sebesar 10,64 persen. Merujuk pada beleid itu, Freeport diberi waktu melakukan penawaran saham paling lambat selama 90 hari terhitung sejak 14 Oktober 2015 kemarin. Artinya, 14 Januari esok merupakan tenggat waktunya.

Sumber: Beritasatu

Ketum PPP Djan Faridz. Foto: Teropongsenayan

intriknews.com - JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hasil Muktamar Jakarta yang dipimpin Ketua Umum Djan Faridz membeberkan fatwa yang dikeluarkan Ketua Dewan Syariah PPP, Maimoen Zubair atau akrab disapa Mbah Moen.

Fatwa tersebut memperjelas posisi kepengurusan PPP setelah keluarnya Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly sekaligus membantah pernyataan pengurus PPP kubu Romahurmuziy atau biasa disapa Romi yang menyatakan, PPP dikembalikan ke Muktamar Bandung.

"Dalam suasana yang khidmat, kemarin saya menemui sesepuh Mbah Maimoen sekaligus Ketua Majelis Dewan Syariah. Mbah Moen memberikan fatwa yang selama 20 tahun pertama kali memberikan fatwa," ujar Wakil Ketua Umum DPP PPP Habil Marati dalam konferensi persnya di DPP PPP, Jakarta, Senin (11/1/2016).

Dia mengatakan, Fatwa Mbah Moen sempat dikeluarkan ketika PPP mendukung pencalonan Megawati Soekarnoputri yang dipasangkan dengan Hamzah Haz yang dikenal dengan sebutan Mega-Bintang.

Sekarang, kata dia Fatwa Mbah Moen dikeluarkan kembali untuk menyudahi konflik PPP setelah keluarnya SK Menkumham.

"Kemudian, fatwa 10 jari atau fatwa 10 Januari, Alhamdulillah fatwa tersebut sesuai dengan Anggaran Dasar Pasal 12 ayat 2 mengikat semua pihak," jelasnya.

Menurutnya, fatwa dari Mbah Moen tersebut sekaligus mempertegas SK Menkumham menyatakan, kepengurusan PPP yang sah berada di tangan PPP Kubu Djan Faridz.

"Bahwa pasca pencabutan SK Kemenkumham oleh Muktamar Surabaya pada 7 Januari 2016. Artinya Muktamar Surabaya tak lagi memiliki legal standing, tidak lagi memiliki kewenangan untuk mewakili PPP baik di dalam maupun di luar PPP sendiri," tandasnya.

Kedudukan Romi dkk saat ini, katanya, hanya mewakili pribadi-pribadi dan juga tidak bisa mengatasnamakan pengurus PPP hasil muktamar Bandung.

"Masa bakti muktamar ke VII di Bandung berakhir pada saat Muktamar ke VIII, yang harus dilaksanakan pada tahun 2015. Muktamar Bandung sudah demisioner, tidak bisa dikembalikan lagi," ujarnya.

Selanjutnya, kubu Djan Faridz akan melakukan negosiasi dengan kubu Romi untuk mengakomodasi mereka agar Islah.

"Pesan kiyai Maimoen, kita bernegosiasi dengan Romi, kita islah dengan kubu Romi, jika mereka tidak mau, ya tinggalkan," tegas Habil.

Sedangkan Sekretaris Jenderal PPP Dimyati Natakusumah menegaskan di dalam AD/ART partai tidak ada pasal yang menyebut tentang Muktamar Islah.

Menurutnya, Muktamar dan Islah adalah dua hal yang berbeda.

"Muktamar itu kompetisi, Islah itu bergabung. Jadi dua hal yang berbeda," kata Dimyati.

Sumber: Tribunnews

intriknews.com - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan, pernyataan Mega Soekarno Putri soal kondisi negara yang sedang 'poco-poco' perlu diklarifikasi. Apalagi komentar tersebut pernah dilemparkan juga saat era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Dia pernah ngomong seperti itu, tapi sebenarnya poco-poco yang bagaimana, dia mengeritik tentang apa nggak jelas," kata Syarief saat dihubungi Republika.co.id, Senin (11/1).

Pada era Kepemimpinan SBY, Megawati dinilai tidak memberikan penjelasan jelas seputar pernyataan yang dilemparkan. Menurutnya, jika pernyataan permasalahan kenaikan dan penurunan harga bahan bakar minyak (BBM), maka seharunya hal tersebut ditegaskan.

Penyataan Megawati hanya membuat kebingungan dan justru malah terlihat tidak paham dalam membaca perkembangan ekonomi. Seharusnya, menurut Menteri Koperasi dan UKM era SBY ini, penyataan 'poco-poco' lebih diperjelas agar tidak menimbulkan spekulasi.

"Maju mudur apanya. Kita selama ini malah bagus, diakui dunia malah. Pada saat dunia ekonominya anjlogh, kita masih tumbuh 4,5 persen, ya kan, kalau ngga salah tahun 2008-2009. Selebihnya kan naik terus," jelasnya.

Menurutnya, justru pemerintahan saat ini yang lebih tepat dikatakan melakukan tarian 'poco-poco'. Sebab, di tengah kesulitan masyarakat dan daya beli rendah, pemerintah tidak bisa menyelesaikan. Justru, menurutnya, harga minyak dunia sedang murah, dan pemerintah tidak bereaksi untuk menurunkan sesegera mungkin.

Sumber: Republika

intriknews.com - Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPI Pusat) melayangkan surat teguran kepada sinetron Anak Jalanan RCTI. Teguran tersebut diberikan KPI lantaran sinetron stripping itu memperlihatkan adegan ciuman pipi yang dilakukan sepasang kekasih.

Surat teguran itu diberikan KPI berdasarkan kewenangan menurut Undang-Undang No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran), pengaduan masyarakat, pemantauan dan hasil analisis. KPI menemukan pelanggaran Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS) KPI tahun 2012 di sinetron Anak Jalanan pada 31 Desember 2015 pukul 20.09 WIB.

Program tersebut menayangkan adegan seorang laki-laki berkelahi melawan sekelompok geng motor, pengeroyokan hingga pingsan. Selain itu, pada tanggal yang sama terdapat adegan seorang pria mengucapkan kata “tolol” dan “bego”.

KPI Pusat sebagaimana dilansir di situs resminya, Senin (11/1/2016), menilai adegan tersebut berpotensi ditiru oleh remaja yang menonton dan berdampak negatif. Jenis pelanggaran ini dikategorikan sebagai pelanggaran atas perlindungan remaja dan penggolongan program siaran.

KPI Pusat memutuskan program tersebut telah melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 2012 Pasal 14 dan Pasal 21 Ayat (1) serta Standar Program Siaran Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 2012 Pasal 15 Ayat (1) dan Pasal 37 Ayat (4) huruf a. Berdasarkan hal tersebut, KPI Pusat memutuskan menjatuhkan sanksi administratif Teguran Tertulis.

Selain itu, pada 26 Desember 2015 pukul 19.16 WIB terdapat adegan seorang remaja wanita mencium pipi pasangannya. Selain itu pada tanggal 27, 28, dan 29 Desember 2015 serta 3 Januari 2016, KPI juga masih menemukan banyak adegan perkelahian antar geng motor.

KPI meminta RCTI mengubah tema cerita dalam program tersebut, karena muatan perkelahian antar geng dan percintaan remaja dapat membawa pengaruh buruk bagi remaja yang menonton acara tersebut.

Jika Anak Jalanan tidak dapat mengubah tema cerita itu, maka sinetron itu hanya dapat ditayangkan pada jam tayang dewasa, yakni pukul 22.00-03.00 waktu setempat.

Sumber: Solopos

Loyang kue bertuskan Al Quran. Foto: Viva

intriknews.com - Loyang kue berlafazkan Alquran ditemukan dijual di sejumlah pedagang di Pasar Depok Lama, Pancoran Mas, Depok, Senin (11/1/2016) malam.

Temuan ini pertama kali dilaporkan salah seorang warga, Abdurohim (45) secara tidak sengaja.

Ia menemukan loyang kue dengan tutup berlafaskan tafsir Alquran dijual di Toko Harapan Baru di Pasar Depok Lama, Depok.

Atas temuan tersebut Abdurohim langsung melaporkannya ke polisi.

Abdurohim mengatakan dirinya tidak sengaja menemukan loyang penutup kue cubit dan kue pancong berlafaz Alquran, saat ingin membeli perabot rumah tangga di Pasar Depok Lama, Senin pukul 15.30.

Melihat hal itu, Abdurohim langsung memberitahukan dan melaporkannya ke polisi.

"Sebagai muslim jelas saya merasa terhina. Karenanya saya laporkan ke polisi," kata dia, Senin malam di Mapolresta Depok.

Menurutnya sedikitnya ada enam penutup loyang kue pancong yang isinya berlafazkan tafsir Alquran.

"Jelas sekali isi tafsir tersebut. Yakni mengenai penjelasan mengenai sifat Ar Rahman dan Ar Rohim," kata Abdurohim.

Bahkan, setelah dipelajari, lafaz tafsir Alquran tersebut mirip dengan kitab Fathul Wahab di halaman 143. "Isinya sama dengan kitab Fathul Wahab," ujar dia.

Mendapat laporan itu, aparat Polresta Depok bersama Abdurohim langsung kembali ke penjual loyang dimaksud.

Polisi menyita satu kardus loyang yang berlafaz tafsir Alquran. Loyang yang dimaksud berbentuk kotak untuk membuat kue pancong dan kue cubit.

"Sebagai orang muslim saya tidak terima ada lafaz Alquran di loyang kue. Ini menghina umat islam, sama seperti terompet, sendal, atau celana yang ada lafaz Alqurannya," katanya.

Karenanya Abdurohim meminta polisi mengusut tuntas kasus ini. Serta berharap pihak terkait memastikan tidak ada loyang tersebut dijual di tempat lain.

Kapolresta Depok Kombes Dwiyono meminta seluruh masyarakat di Depok tidak terprovokasi oleh kasus berbau penghinaan agama seperti ini.

Menurutnya kasus ini sudah ditangani pihaknya dan akan diselidiki sampai tuntas. "Kami tangani dan akan selidiki hingga tuntas," katanya.

Sementara itu, Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polresta Depok Komisaris Teguh Nugroho mengatakan polisi sudah memeriksa saksi dan juga masih memeriksa penjaga atau pemilik toko yang menjual loyang berlafaz Alquran tersebut.

"Kami juga akan mencari pembuat loyang tersebut," kata Teguh.

Menurutnya, pihaknya sudah menyita satu dus loyang untuk diamankan sebagai barang bukti.

Sumber: Tribunnews

Ketua DPR RI Ade Komarudin. Foto: Satuharapan

intriknews.com - Kisruh Freeport beberapa waktu lalu yang menyeret-nyeret sejumlah nama penting di Republik ini masih menyisakan tanda tanya besar, terutama terkait keseriusan pemerintah maupun wakil rakyat dalam menyikapi keberadaan Freeport di Indonesia.

Justru keberadaan kisruh Freeport ini dianggap tidak banyak berkontribusi pada bangsa dan negara, sebaliknya yakni banyak menimbulkan persoalan bahkan membuat gaduh suasana perpolitikan pada bangsa dan negara ini.

Menanggapi persoalan tersebut, Ketua DPR RI yang baru, Ade Komarudin mengatakan bahwa dirinya selaku Ketua DPR RI akan membicarakan dan mengkonsolidasikan persoalan tersebut pada seluruh Fraksi yang ada di DPR RI dengan mencari formulasi yang tepat mensikapi persoalan tersebut.

Adapun, lanjut Ade, adanya wacana pembentukan pansus Freeport, hal tersebut tidak bisa ia putuskan begitu saja.

Namun, harus ada persetujuan dan kesepakatan antar Fraksi di DPR RI.

"Soal wacana pembentukan Pansus Freeport, saya akan rapat dengan pimpinan Fraksi dulu," kata mantan Ketua Fraksi Partai Golkar ini di DPR RI Jakarta, Selasa (12/01/2016).

"Kami tidak ingin atau tidak bisa ambil keputusan secara sepihak harus suara anggota dewan melalui Fraksinya," singkat dia.

Sumber: Teropongsenayan

intriknews.com - Presiden Joko Widodo menegaskan dirinya tidak bisa diintervensi siapapun dalam menjalankan pemerintahannya. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini lantas menunjukkan dirinya sebagai sosok pemberani dalam segala hal, salah satunya dengan mengeksekusi mati para terpidana narkoba. Pernyataan tersebut dilontarkan Jokowi dalam Rakernas PDIP pada Minggu, (10/01/2016).

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) justru menilai pernyataan Presiden Jokowi sebagai sikap sarkastik seorang presiden.

“Sarkas! Menyebutkan diri sebagai pemberani kok untuk ambil nyawa orang,” kata Koordinator KontraS, Haris Azhar di Jakarta Senin (11/01/2016).

Haris lantas menantang Jokowi untuk membuktikan keberaniannya dengan mengusut kasus-kasus yang melibatkan pendukungnya selama Pilpres.

"Berani tidak Jokowi mendorong agar pengadilan bisa mengadili Hendropriyono karena kasus Talangsari 1987? Berani tidak periksa Megawati untuk kasus BLBI? Usut kasus darurat militer di Aceh berani tidak? Kalau Jokowi terima tantangan ini, barulah pantas menyebut dirinya sebagai Presiden yang tidak bisa diintervensi dan pemberani,” cetusnya.

Menurutnya, materi yang disampaikan Jokowi dalam Rakernas PDIP 2016 tersebut justru banyak yang tidak nyambung.

“Sudah tidak ada yang bisa dijual, lalu kasus hukum mati yang dijual. Presentasi kemarin itu sangat tidak logis,” ungkapnya.

“Awalnya berbicara tentang keberanian dalam persoalan MEA (Masyarakat Ekonomi Asean), kok indikatornya soal hukuman mati, kan aneh. Persoalan MEA itu tentang persaingan SDM, usaha dan ekonomi. Kemudian menyinggung hukuman mati. Pernyataan yang sangat ngawur itu, malah eksekusi mati yang pelaksanaannya terkesan digembar gemborkan Jaksa Agung telah berperan mencoreng nama baik Bangsa Indonesia dimata Internasional,” sambungnya.

Atas kondisi demikian, Haris menyarankan Jokowi lebih mendengarkan para ahli sebelum menyampaikan presentasi dalam sebuah forum nasional agar tidak memalukan.

Hukuman mati, lanjutnya, bukanlah sebuah prestasi membanggakan bagi seorang Presiden dalam menjalankan pemerintahannya.

“Hukuman mati bukan tolak ukur prestasi atau keberanian seorang Presiden ataupun Jaksa Agung sebagai eksekutor. Banyak-banyak mendengar para ahli lah. Biar tahu pengetahuan dari setiap isu,” tandasnya.

Sumber: Teropongsenayan

Foto: Beritagar

intriknews.com - Presiden Joko Widodo telah menunjuk mantan Pelaksana Tugas (Plt) Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi SP sebagai Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi atau Juru Bicara Presiden.

Alasan Jokowi menunjuk Johan karena mantan Juru Bicara KPK itu memiliki pengalaman dalam bidang komunikasi.

"Johan Budi mulai hari ini saya minta untuk membantu saya, yaitu sebagai Staf Khusus Presiden. Nanti akan membantu saya mengkomunikasikan program-program presiden maupun pemerintah kepada masyarakat," kata Presiden Jokowi dalam acara jumpa pers di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (12/1/2016).
‎
Johan menceritakan tentang ihwal dirinya ditunjuk untuk menduduki posisi tersebut. Dia mengungkapkan, beberapa waktu lalu Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki memintanya untuk mengisi posisi Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi.

"Saya tadi di dalam ruangan (Pertemuan dengan Jokowi) disampaikan Presiden, diminta membantu menjadi Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi," kata Johan Budi dalam acara jumpa pers.

‎Johan Budi mengungkapkan pengalamannya selama sepuluh tahun bertugas di KPK menjadi pertimbangan Presiden menunjuknya mengisi posisi tersebut.

Sumber: Sindonews

intriknews.com Tanjungpinang - Hingga saat ini tercatat sebanyak 1.328 anggota TNI terjangkit HIV/AIDS, dan hingga 30 Juni 2015 tercatat 343 orang di antaranya meninggal dunia. Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Komandan Lantamal IV/Tanjungpinang Kolonel Laut (P) Guntur Wahyudi.

"TNI sebagai subpopulasi dari penduduk Indonesia yang tidak terlepas dari permasalahan, seperti kasus HIV/AIDS di lingkungan TNI. Ini menjadi perhatian serius," ujarnya seperti dilansir Antara News saat membuka Peer Leader HIV AIDS yang diselenggarakan Dinas Kesehatan Lantamal IV/Tanjungpinang, di ibu kota Kepulaua Riau, Selasa.

Ia mengatakan, kasus HIV/AIDS di lingkungan TNI meningkat, dan karena bila tidak ditangani secara intensif dan menyeluruh dikhawatirkan berpengaruh terhadap kesiapan TNI dalam melaksanakan tugas operasi militer perang dan selain perang.

"Sebagai instansi pelayanan kesehatan di lingkungan Lantamal IV/Tanjungpinang wajib mengantisipasi permasalahan ini dengan melakukan kegiatan preventif berupa penyebaran informasi tentang HIV/ AIDS, serta pencegahan penularan HIV dan penyakit menular seksual lainnya yang secara paralel juga meningkat jumlah kasusnya," katanya.

Sampai saat ini, lanjutnya, HIV/ AIDS masih merupakan masalah penting di bidang kesehatan masyarakat, karena jumlah kasus yang dilaporkan dari tahun ke tahun masih terus meningkat.

"Menurut laporan Dirjen P2PL Kemkes RI, hingga 31 Maret 2015 telah tercatat 179.775 kasus HIV/AIDS di Indonesia, dengan rincian HIV positif sebanyak 167.350 kasus dan AIDS sebanyak 66.855 kasus. Jumlah kasus sesungguhnya tentu lebih besar dari yang dilaporkan mengingat adanya fenomena gunung es," katanya.

Ridwan Kamil pecat kepala Dishub Kota Bandung

intriknews.com Bandung - Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung Ricky Gustiadi resmi dipecat Wali Kota Bandung Ridwan Kamil pada hari Selasa, 12 Januari 2016.

"Saya berhentikan Kepala Dinas Perhubungan. SK-nya sudah saya tanda tangani," ujar pria yang kerap disapa Kang Emil ini di Balai Kota Bandung, Selasa (12/1).

Kepala Dinas Perhubungan menurut Ridwan Kamil dipecat karena banyak agenda dan proyek yang terbengkalai. "Banyak agenda reformasi perbaikan yang tidak tercapai, sehingga dengan berat hati tidak bisa untuk di posisi itu," ujarnya seperti dilansir Tempo.

Ridwan Kamil menambahkan, banyak kesalahan Kepala Dinas Perhubungan yang terbilang cukup fatal sehingga menyebabkan banyaknya keluhan dari masyarakat yang langsung masuk kepadanya. "Banyak sekali (kesalahan), dari marka jalan, reformasi angkot, taksi yang tidak berargo, taksi yang memonopoli, TMB berhenti sampai cable car yang telat (ground breaking)," tuturnya.

Teguran untuk Kepala Dinas Perhubungan, dia melanjutkan, bukan sekali-dua kali dilayangkan. Namun teguran tersebut kebanyakan tidak digubris. "Teguran sudah dari tahun lalu," ujarnya.

Jabatan Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung akan dikosongkan sementara. Dalam waktu satu minggu, Pemerintah Kota Bandung akan melakukan lelang internal untuk mengisi kekosongan tersebut. Lelang jabatan ini bisa diikuti oleh pejabat-pejabat pegawai negeri sipil dengan tingkat eselon II dan III. "Akan dilelang terbatas, dicari dari internal, dilakukan dalam satu minggu," kata Ridwan Kamil.

Megawati makan bersama Jokowi dan 34 Ketua DPD PDIP

intriknews.com Jakarta - Sebanyak 34 ketua DPD PDIP yang menjadi peserta rapat kerja nasional bersilaturahmi dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (12/1), malam. Kedatangan rombongan tersebut diantar oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Kami para ketua DPD sebanyak 34 orang diundang oleh Presiden untuk makan malam," ujar politikus senior PDIP TB Hasanuddin yang juga ikut dalam pertemuan tersebut seperti dilansir Republika.

Selain Megawati, Ketua DPP PDIP non-aktif, Puan Maharani juga hadir dalam makan malam itu. Menurut Hasanuddin, suasana makan malam berlangsung santai. Mereka banyak bercerita dan bernostalgia tentang masa-masa awal ketika baru meniti karir di partai. Menurut Hasanuddin, tak ada isu serius yang dibahas dalam pertemuan itu. Karenanya, ia membantah adanya pembicaraan soal perombakan kabinet.

"Ibu Mega menyampaikan terima kasih bahwa Presiden sudah menerima kami. Kemudian kami duduk ya, karena penat kami berfoto cerita, yang ringan-ringan saja," ujar TB Hasanuddin.

Miris, Keterbatasan Alat TNI Hanya Bisa Berdoa Saat Pesawat Asing Intai Pulau Ini

Ini Bedanya Cara Reshuffle SBY dan Jokowi

Soraki Fadli Zon, Bukti Kader Moncong Putih Tak Dewasa

Fadli Zon Tak Permasalahkan Cemoohan Kader Moncong Putih di Rakernas PDIP

Megawati Sempat Salah Ucap Nama Allah Saat Rakernas PDIP

Inilah Tips Agar Bisa Tertidur Cepat Menurut Para Ahli

Parah, Seorang Anggota Paspampres Didapati Bawa Narkoba

Ini Penyakit yang Diderita Budi Anduk Sebelum Wafatnya

Kisruh Mereda, Foros-Bangsa Desak DPR Bentuk Pansus Freeport

Berakhir 28 Januari, Pemerintah Diminta Tidak Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Freeport

Romi Diminta Islah, Fatwa Mbah Moen Akui PPP Djan Faridz

Waketum Demokrat Angkat Bicara Soal Pernyataan 'Poco-Poco' Megawati

Tayangkan Adegan Cium Pipi, Sinetron Anak Jalanan RCTI Berujung Sanksi KPI

Setelah Kasus Terompet, Loyang Kue dengan Tutup Bertuskan Alquran Beredar di Depok

Ketua DPR: Pembentukan Pansus Freeport Harus Menunggu Kesepakatan Fraksi-Fraksi

KontraS Tantang Jokowi Periksa Megawati Terkait Kasus BLBI

Ini Alasan Jokowi Tunjuk Johan Budi Jadi Juru Bicara

Waduh... 1.328 TNI Terjangkit Virus AIDS!

Banyak Agenda Terbengkalai, Ridwan Kamil Pecat Kepala Dishub Bandung

Asiik... Jokowi Makan Bersama Megawati dan 34 Ketua DPD PDIP di Istana Negara