Quantcast
Channel: INTRIKNEWS
Viewing all 883 articles
Browse latest View live
↧

Ditangkap KPK, Ini Sepak Terjang Politikus PDIP Damayanti Wisnu Putranti

January 13, 2016, 11:10 pm
$
0
0
Damayanti Wisnu Putranti. Foto: Makassartoday

intriknews.com - Komisi Pemberantasan Korupsi semalam menangkap anggota DPR dari Fraksi PDIP, Damayanti Wisnu Putranti. Legislator perempuan berusia 46 tahun itu diduga terjerat kasus korupsi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Kementerian PUPR merupakan salah satu mitra kerja Damayanti di Komisi V DPR. Komisi itu melakukan pengawasan pada ruang lingkup infrastruktur dan perhubungan.

Damayanti, menurut politikus senior PDIP yang juga Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, merupakan pengusaha infrastruktur yang berasal dari keluarga kaya dan cukup terpandang. Bagi Tjahjo, tak ada alasan bagi Damayanti untuk terbelit perkara korupsi.

“Dia sudah kaya, pengusaha infrastruktur. Sayang jabatan yang dia kejar dan berhasil dia dapat dengan kerja keras, dibayar mahal dengan suap atas proyek,” kata Tjahjo.

Berdasarkan catatan Komisi Pemilihan Umum, Damayanti berasal dari daerah pemilihan Jawa Tengah IX yang meliputi Kota Tegal, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Brebes.

Meski maju menjadi anggota DPR dari dapil Jateng, Damayanti lahir dan besar di Jakarta. Ia menghabiskan seluruh jenjang pendidikannya di ibu kota.

Kiprah wanita kelahiran 1970 itu di sektor infrastruktur juga tercantum dalam daftar riwayat hidupnya di KPU. Damayanti misalnya pernah menjabat sebagai Sekretaris Direktur Ciliwung Cisadane Kementerian PU, Sekretaris Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PU, Komisaris PT Polatek Rancang Bangun (jasa konsultan Kementerian PU), dan Komisaris PT Adi Reka Tama (pengadaan barang dan jasa).

Di internal PDIP, Damayanti tercatat sebagai Tim Pemenangan Pilkada DKI Jakarta Jokowi-Ahok, Tim Pemenangan Pilkada Kota Magelang, Tim Pemenangan Pilkada Kota Tegal, Tim Pemenangan Pilkada Kabupaten Pemalang, Tim Pemenangan Pilkada Kota Salatiga, Tim Pemenangan Pilkada Kabupaten Brebes, Tim Pemenangan Pilkada Kabupaten Gianyar.

Pengalaman selaku Tim Pemenangan berbagai kota di Jawa Tengah itu pula yang membuat Damayanti maju dari daerah pemilihan Jawa Tengah.

Seluruh rekam jejak Damayanti itu kini pudar oleh penangkapannya oleh KPK. Ini penangkapan perdana KPK periode baru di bawah kepemimpinan Agus Rahardjo.

Damayanti pun terancam dipecat oleh partainya. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto terlihat amat berang dan geram dengan penangkapan Damayanti ini.

“Bilamana terlibat, partai akan bertindak tegas dengan menerapkan sanksi pemecatan seketika. Ini benar-benar pelanggaran disiplin sangat berat. Padahal tiga minggu lalu kami (Dewan Pimpinan Pusat PDIP) mengirim peringatan melalui SMS dan surat tertulis agar tidak ada lagi kader yang melakukan korupsi,” kata Hasto.

Hingga pagi ini, Kamis (14/1), Damayanti masih diperiksa intensif oleh penyidik KPK.

Sumber: cnnindonesia
↧
Search

Bom Jakarta, Pelaku Berkulit Hitam dan Berambut Keriting

January 14, 2016, 12:58 am
$
0
0
BOM JAKARTA
Foto: Wartakota

intriknews.com -  Kejadian penembakan dan pengeboman di Jalan Sarinah, Jakarta Kamis (14/1/2016) Jakarta pagi ini menimbulkan pertanyaan siapa yang berada di balik pengeboman.

Bom yang meledak sekira pukul 10.00 pukul tersebut membuat ledakan sebanyak enam kali hingga terdengar hingga radius 2 km.

Sempat dikatakan bom merupakan bom bunuh diri. Namun dari informasi yang dihimpun Okezone, beberapa saksi menjelaskan, bahwa tidak terlihat pelaku melakukan bom bunuh diri.

Salah satu petugas keamanan dari Bank Mandiri, Tri Feranto, yang berada di sekitar lokasi kejadian sempat melihat empat orang pria yang diduga sebagai pelaku bom.

Para pria yang diduga sebagai pelaku bom tersebut dikatakan berkulit hitam dan berambut keriting dan berada di pos polisi sebelum terjadi ledakan.

Sumber: Okezone
↧
↧

Desak Pembentukan Pansus Freeport, Fahri Hamzah: Apa yang Mereka Takutkan?

January 14, 2016, 1:42 am
$
0
0
Wakil Ketua DPR RI. Foto: Viva

intriknews.com - Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah akan tetap berjuang dan berusaha untuk pembentukan Panitia Khusus (pansus) Freeport. Bila perlu, partai politik yang mempunyai perwakilan di parlemen dipaksa agar segera membentuk Pansus Freeport.

Menurut politisi PKS itu, kunci agar pansus angket Freeport terealisasi adalah di tangan partai politik. Menurut Fahri, partai politik tidak seharusnya takut membuka hal-hal yang berkaitan dengan Freeport.

Apalagi semua dilakukan untuk meluruskan sejarah bangsa. Salah satunya agar Indonesia tidak terus-terusan difitnah bangsa lain sebagai bangsa penjajah.

Baca Juga:



“Kita paksa semua parpol untuk membuat Pansus Freeport. Apa yang mereka takutkan? Apa yang mereka khawatirkan? Angket itu adalah alat untuk membuka apa yang tidak terbuka. Alat investigasi rakyat Indonesia itu namanya hak angket,” tegas Fahri di Jakarta, Rabu (13/1).

Fahri juga berharap agar pemerintah mendorong adanya pansus Freeport, “Pansus ini akan membuka tabir yang terjadi selama ini di Freeport. Ini penting untuk masa depan bangsa ini, anak cucu kita," katanya.

Sumber: Beritasatu
↧

Ini Indikasi Kebohongan Publik Sudirman Said

January 14, 2016, 3:21 am
$
0
0
Foto: Viva

intriknews.com - Jakarta - Kasus pencatutan nama presiden dan wakil presiden hanya sebuah penggalangan opini untuk menutupi kasus yang lebih besar.

Pengamat politik dari LIPI, Siti Zuhro menilai dalam kasus tersebut memang Setya Novanto melakukan pelanggaran etika sebagai pejabat publik.

"Iya saya setuju etika memang jangan dilanggar. Tapi apa dia (Setnov) terbukti mengambil uang atau apapun? Kan tidak," kata Siti di Jakarta, Rabu (13/1/2016).

Dia mengatakan, dalam kasus ini Menteri ESDM Sudirman Said sebenarnya patut diduga melakukan pelanggaran dalam kaitan perpanjangan kontrak PT Freeport.

"Jangan ada yang belagak suci dengan tidak mensucikan yang lain. Itu artinya (Sudirman) melakukan kebohongan publik," kata dia.

Siti meminta masyarakat harus lebih peka dengan hal ini.

"Sudirman Said ini luar biasa. Ternyata kita baru tahu kan, kalau (perpanjangan kontrak) Freeport sudah ditandatangani, dan ternyata itu di belakang kegaduhan MKD," katanya.

Padahal, ujar dia, kasus Setya Novanto pada sidang MKD hanya kasus biasa, tidak begitu penting seperti perpanjangan kontrak Freeport.

"Jadi menurut saya kasus Setya Novanto jadi sangat ecek-ecek masalahnya. Karena cuma etika. Iya, saya setuju etika jangan dilanggar. Tapi apa dia (Setnov) terbukti mengambil uang atau apapun? Kan tidak. Jangan ada yang belagak suci dengan tidak mensucikan yang lain. Itu artinya (Sudirman) melakukan kebohongan publik," tuturnya.

Lebih lanjut, Siti menyarankan Presiden Joko Widodo untuk melihat semua hal itu untuk bahan pertimbangan reshuffle kabinet jilid dua nanti. Sehingga semangat Nawacita dan Trisakti itu berjalan seperti apa yang diimpikan.

Sumber: Inilah
↧

Ternyata Menteri Sudirman Sudah Perpanjang Kontrak Freeport

January 14, 2016, 5:59 pm
$
0
0
Menteri Sudirman Perpanjang Freeport







intriknews.com Jakarta - Saat melaporkan mantan Ketua DPR Setya Novanto dalam kasus ‘makelar saham Freeport’ yang berujung digelarnya sidang Majelis Kehormatan Dewan (MKD), Menteri ESDM Sudirman Said dinilai telah melakukan kebohongan publik. Hal tersebut diutarakan oleh Ahli politik dan ilmu pemerintahan LIPI Profesor Dr. Siti Zuhro.

Ia menilai, dalam kegaduhan kasus 'makelar saham Freeport' itu Menteri Sudirman Said bersikap seakan-akan menganggap dirinya paling suci. Sudirman juga dinilai berhasil menggiring opini publik bahwa Novanto benar-benar melakukan pelanggaran hukum, karena mencampuri urusan perpanjangan kontrak Freeport di Indonesia. Dimana Setnov dianggap telah melanggar etika.

Pasalnya, Siti menilai, Sudirman telah berhasil memperpanjang kontrak karya Freeport di tengah kegaduhan kasus 'Papa Minta Saham'.

“Sudirman Said ini luar biasa. Ternyata kita baru tahu kan, kalau (perpanjangan kontrak) Freeport sudah ditandatangani, dan ternyata itu di belakang kegaduhan MKD,” ujar Siti di Hotel Arya Duta, Menteng, Jakarta Pusat, seperti dilansir Rimanews pada Rabu (13/01/2016).

Dia mengatakan, justru Menteri Sudirman yang sebenarnya jelas tengah membuat masalah besar, yaitu dengan diam-diam memperpanjang kontrak Freeport.

"Jangan ada yang belagak suci dengan tidak mensucikan yang lain. Itu artinya (Sudirman) melakukan kebohongan publik,” kata dia.

Padahal, menurut Siti, kasus Setnov sebenarnya hanya masalah kecil saja, karena cuma melanggar etika.

“Iya saya setuju etika memang jangan dilanggar. Tapi apa dia (Setnov) terbukti mengambil uang atau apapun? Kan tidak,” ujar Siti.

Padahal, ujar dia, kasus Setya Novanto pada sidang MKD hanya kasus biasa, tidak begitu penting jika dibandingjan dengan perpanjangan kontrak Freeport yang dilakukan Oleh Menteri Sudirman.

↧
↧

Amerika Duluan Tahu Teror Sarinah?

January 14, 2016, 7:10 pm
$
0
0
Rencana teror bom Sarinah diketahui Amerika Serikat

intriknews.com Jakarta - Beredarnya pesan darurat dari Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta kepada warganya terkait meledaknya bom di pos polisi dan cafe starbuck Sarinah Thamrin, Kamis (14/1/2016) merupakan hal yang mencengangkan.

Seperti dilansir Liputan 6, Kedubes AS memperingatkan warganya agar tidak melewati sekitar Hotel Sari Pan Pacific dan Sarinah Plaza.

Pesan darurat untuk Warga Negara Amerika Serikat: Hindari Area Sekitar Hotel Sari Pan Pacific dan Sarinah Plaza di Jalan Sudirman Thamrin, Jakarta

Pesan darurat untuk Warga Negara Amerika Serikat: Hindari Area Sekitar Hotel Sari Pan Pacific dan Sarinah Plaza di Jalan Sudirman Thamrin, Jakarta. Pesan darurat ini disebarkan kepada semua Warga Negara Amerika Serikat untuk menghindari area sekitar Hotel Sari Pan Pacific dan Sarinah Plaza di Jalan Sudirman Thamrin, Jakarta. Laporan awal menunjukkan ledakan dan tembakan terjadi di tempat umum.

Email yang beredar di kalangan awak media itu tertulis dikirim oleh jakartaacs@state.gov yang diduga berasal dari Kedubes AS di Jakarta. Yang mencengangkan netizen adalah waktu pengirimannya: pukul 06.51

Jika benar pesan darurat itu dikirim pada pukul 06.51 sebelum terjadinya ledakan, berarti Amerika Serikat sudah mengetahui akan adanya teror tersebut dan bisa jadi Amerika Serikat terkait dengan peledakan tersebut.

Akan tetapi bisa juga pesan darurat itu dikirim setelah terjadinya ledakan. Adapun jamnya disetting bukan WIB. Sebagaimana dimaklumi, banyak pilihan pengaturan jam di email mulai dari GMT-11:00 (Niue) hingga GMT+14:00 (Kiritimati). Apalagi jika memperhatikan isi pesan tersebut: Laporan awal menunjukkan ledakan dan tembakan terjadi di tempat umum.

Kedubes AS berpendapat, poin kedua inilah yang benar. Kedubes AS mengirim pesan darurat tersebut pada pukul 11:44 setelah terjadi ledakan. Kedubes AS menggunakan setting jam  GMT+7.

↧

Freeport Tawarkan Divestasi 23,6 Triliun, Pemerintah Punya Waktu untuk Evaluasi Harga Saham Selama 60 Hari

January 14, 2016, 8:29 pm
$
0
0

intriknews.com - Jakarta - Untuk mengkaji penawaran harga atas divestasi 10,64% saham PT Freeport Indonesia (Freeport), pemerintah memiliki waktu 60 hari, terhitung sejak Rabu (13/1/2016).

"Kalau enggak salah, kita punya waktu 60 hari untuk melakukan evaluasi," kata Direktur Jenderal Minerba (Mineral dan Batubara), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bambang Gatot di Jakarta, Kamis (14/1/2016).

Bambang menuturkan, batas waktu itu termuat dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 77/2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Namun, Bambang tak menyebutkan kapan kajian atau evaluasi terhadap penawaran harga divestasi Freeport mulai dijalankan.

"Tentunya kita enggak mau berlama-lama juga, kita harus cepat juga. Tentunya, kita melibatkan para pihak," kata Bambang.

Sekedar mengingatkan, PT Freeport Indonesia akhirnya menyampaikan penawaran nilai saham, setelah pemerintah mengancam akan melayangkan surat peringatan. Lantaran, Freeport tak segera menyerahkan proposal harga keepada pemerintah. Padahal, Freeport memiliki waktu 90 hari.

"Mereka telah menawarkan sahamnya yang sesuai dengan kewajiban 10,64 persen sebesar 1,7 miliar dolar AS," kata Dirjen Minerba, Kementerian ESDM, Bambang.

Bambang menuturkan, pihaknya akan mengevaluasi nilai saham yang ditawarkan tersebut. Evaluasi itu dilakukan oleh tim lintas instansi. Selain itu pemerintah akan menunjuk penilai saham independen yang juga akan menghitung saham Freeport.

"Setelah itu kami bertemu tim Freeport untuk menyepakati harga saham. Kemudian diputuskan berdasarkan persetujuan para pihak," ujarnya.

Sumber: Inilah
↧

Video Fahri Hamzah Bentak Penyidik KPK Yang Langgar Prosedur

January 16, 2016, 6:32 pm
$
0
0

intriknews.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dan anggota Komisi III DPR Nasir Jamil kesal lantaran gedung Parlemen di Senayan itu digeledah oleh KPK dengan membawa personil Brimob yang lengkap dengan membawa sejata laras panjang jenis AK.

"Siapa yang suruh kalian bawa senjata? Keluar dari sini. Ini parlemen," ucap Fahri menghardik dua personel Brimob Polri yang sedang menenteng senjata laras panjang.

 "Kapolri, Pak," sahut salah satu anggota Brimob.

Fahri menyuruh kedua anggota Brimob tersebut pergi dari ruangan kerja DPR.

Tak sampai disitu,Fahri lanjut beranjak ke lantai VI gedung Nusantara I, letak ruangan anggota Komisi V dari Fraksi PDIP Damayanti Wisnu Putranti yang tengah digeledah terkait kasus suap proyek jalan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Ambon.

Sampai di ruangan tersebut Fahri menyuruh pergi dua anggota Brimob yang menjaga penyidik KPK. "Tolong kalian yang pakai senjata keluar dari sini, saya yang tanggung jawab pada Kapolri," jelas Fahri.

Berikut videonya:

↧
Search

Tiga Foto Eksklusif Ini Bikin Bom Sarinah Terlihat Janggal?

January 16, 2016, 6:44 pm
$
0
0
Dua orang pelaku bom Sarinah

intriknews.com - Salah satu aktivis medsos, Andriyanto memberikan analisa berbeda dengan polisis terkait Bom Sarinah. Yang mana yg benar ? kita gak tahu pastinya..

Berikut pernyataannya yg berseberangan dengan polisi… kami kutip dari akun facebooknya:

Main DETEKTIF2an yuu,,,

Siapa Orang Ini ??
Tak Mungkin Ini Dari ISIS,

Photo 1 Link :
https://img.okezone.com/content/2016/01/14/337/1288490/polisi-sebut-pelaku-bom-sarinah-berasal-dari-ras-melayu-HQ6RyHnn2P.jpg

Pelaku Bom Sarinah

Keterangan :
Apakah Kedua Orang Tersebut Pelaku ??
Lalu Kenapa Yg Bergerak Hanya Yg Menggunakan Kaos ?
Dapat Perintah Apa Dia ??

Photo 2 Link :
http://www.mulesbanget.top/wp-content/uploads/2016/01/bom-sarinah-9.jpg

Pelaku Bom Sarinah
Keterangan Photo 2 :
Apakah Pelaku Sedang Mengambil Amunisi Dari Orang Misterius
yg Memakai Rompi ??
Entahlah,,,
Ada Apa Keterkaitan orang Ini Dengan Si Pelaku
Yg Menggunakan Kaos ?

Photo 3 Link :
http://cdn.tmpo.co/data/2016/01/14/id_472967/472967_620.jpg

Pelaku Bom Sarinah
Keterangan Photo 3 :
Si Pria Misterius Bisa begitu Leluasa
Mendekat Ke Mobil Dinas Seorang JENDRAL POLISI ??
Apakah Si Pria Misterius Itu Sedang Mengancam Polisi Itu ?
Dari cara Menodongkan Senjatanya,
Janggal Sekali Cara Bentuk Sikunya Menodong.
FORMASI SIKU SEPERTI ITU RAPUH.
Jika Dengan Formasi Itu Untuk Menembak,
Percayalah, TARGET MISS,Mungkin Tangan Atau Pistol Terlempar,.

Apakah Polisi yg Didepannya Sudah Ditembak ??
Jika Ditembak Jarak Sedekat Itu,
Kira2 Mati gk Ya ??

Ahh,,,Melihat Ke Tiga Photo tersebut,
KELUCUAN HAL KEMARIN Itu Emang Gk Habis2 Kalo
Diceritain Semua.

*sumber: http://sangpencerah.com/2016/01/3-kejanggalan-bom-sarinah-analisa-eksklusif-lewat-foto.html
↧
↧

Indonesia Police Watch Dukung Langkah Fahri Hamzah dan Nilai KPK Arogan

January 16, 2016, 7:16 pm
$
0
0
kpk geledah dpr
Foto: Poskotanews
intriknews.com - Jakarta - Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane mendukung langkah Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah melawan para penyidik KPK yang melakukan penggeledahan yang tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).

(Baca Juga: Video Fahri Hamzah Bentak Penyidik KPK Yang Langgar Prosedur)

“Jelas KPK dalam pengeledahan kemarin memperlihatkan sikap yang sangat arogan dan mengedepankan gaya militeristik. Gaya KPK ini mirip dengan pasukan Tjakrabirawa yang berani mendatangi rumah para jendral untuk mencongkel mereka dengan menculik dan sebagainya. Saya sangat menyesalkan sikap-sikap yang seperti ini dan saya mendukung langkah Fahri melawan gaya KPK yang seperti ini,” ujar Neta di Jakarta, Sabtu (16/1/2016).

Neta juga menyesalkan sikap KPK yang membawa aparatur Brimob bersenjata lengkap. Hal ini tentunya melanggar prosedur penggunaan senjata di Polri. Selain itu penggeledahan yang dilakukan penyidik KPK ini dilandasi dengan surat yang salah dan tidak jelas pihak-pihak yang akan digeledah. KPK dalam hal ini seharusnya memahami bahwa ada azas hukum praduga tidak bersalah.

“Saya lihat surat perintah penyidikannya, di sana tertulis hanya satu nama (Damayanti). Yang lainnya hanya dan kawan-kawan. Tanggal di surat itu juga tidak tertulis begitu juga bulannya dengan jelas. Ini jelas prosedur mereka salah, tapi masih berlagak arogan.Kalau orang salah dan ngotot, jelas arogan namanya,” kata Neta.

Seharusnya, dalam surat perintah itu disebutkan jelas pihak mana saja yang akan digeledah. Sebab jika hanya menyebut “dan kawan-kawan” jumlah anggota DPR tersebut ada 560 orang. Hal ini sangat ambigu dan membingungkan.

“560 anggota DPR kan kawan-kawan Damayanti, apa itu memberi kewenangan KPK untuk menggeledah seluruh ruangan di DPR? Apa arti kawan-kawan disana? Kawan-kawan SMA? Kawan bermain? Kawan se-partai atau apa? Kan tidak jelas,” tegasnya.

Sumber: Okezone
↧

Cirrus Menilai Harga Saham yang Ditawarkan Freeport ke Pemerintah Tidak Wajar

January 17, 2016, 12:39 am
$
0
0

intriknews.com - Jakarta - Centre for Indonesian Resources Strategic Studies (Cirrus) menilai, penawaran harga PT Freeport Indonesia (Freeport) atas 10,64 saham sebesar US$ 1,7 miliar, tidak wajar alias terlalu mahal.

"Kalau pemerintah membayar 1,7 miliar dolar AS untuk 10 persen saham Freeport, enggak ada dasarnya. Tidak wajarlah," kata Direktur Cirrus, Budi Santoso di Jakarta, Sabtu (16/1/2016).

Kata Budi, untuk 10,64% saham Freeport dibanderol US$ 1,7 miliar, tidaklah wajar. Alasannya, total aset perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS) itu, diperkirakan hanya mencapai $11,6 miliar pada 2021.

Masih kata Budi, sejauh ini, wilayah kerja tambang Freeport masih terus dalam tahap pengembangan. Dalam empat tahun terakhir, Freeport masih absen mengucurkan deviden ke pemerintah. "Kalau 2021 diproyeksikan. Bila dilihat, keuntungan tahun 2014 dan 2013 itu menurun," kata Budi.

Menurutnya, perhitungan total aset yang menjadi pertimbangan Freeport tidak disesuaikan dengan skenario saat kontrak berakhir. Freeport Indonesia justru menghitung aset hingga rencana pengembangan 2041. "Artinya, enggak bisa dia (Freeport) menilai portofolio itu sampai 2041," terang Budi.

Selain itu, Budi memiliki pertimbangan lain. Bahwa, kegiatan ekspor konsentrat Freeport sepanjang 2015 mengalami penurunan. Sehingga berdampak kepada anjloknya penjualan serta terpangkasnya profit.

"Total asetnya, enggak sampai US$16 miliar. Apalagi 2015 ekspor turun, penjualan turun, profit jelas turun. Pertanyaannya, apa mungkin dalam waktu lima tahun ada kenaikan. Net profit 2013 saja turun ke 2014. 2015 juga akan turun," papar Budi.

Dengan demikian, lanjut Budi, penawaran nilai saham yang diajukan manajemen Freeport, tidak esuai cerminan kinerja dalam beberapa tahun terakhir, serta proyeksi lima tahun mendatang. Otomatis, nilai saham 10,64% seharusnya di bawah US$1,7 miliar.

Sumber: Inilah
↧

Kunjungan Kerja ke Maluku Pakai Jet Mewah, Sudirman Said Langgar Permen Keuangan, KPK Diminta Turun Tangan

January 17, 2016, 1:34 am
$
0
0

intriknews.com - Peneliti anggaran dari Centre for Budget Analisys (CBA), Uchok Sky Khadafi menuding Menteri ESDM Sudirman Said telah melakukan pemborosan perjalanan dinas.

Hal tersebut dilontarkan Uchok menanggapi kunjungan kerja Sudirman beberapa waktu lalu ke Maluku dengan menggunakan pesawat jet super mewah.

"Sewa jet private telah melanggar peraturan menteri keuangan No.65/PMK.02/2015 tentang standar biaya pemerintah tahun 2016, Karena dalam peraturan ini, tidak tercatat atau tidak diboleh naik jet private, karena tidak standar belanjannya," tandas Uchok kepada TeropongSenayan di Jakarta, Jumat (15/01/2016).

Menurutnya, kalau tidak tercatat dalam peraturan, maka pejabat itu tidak boleh sewa jet pribadi pakai uang kementerian.

"Tapi, boleh ke Maluku memakai pesawat komersilal, dimana dalam peraturan no.65/PMK.02/2015, semua pejabat harus pakai pesawat komersial, dimana standar biaya harus pakai pesawat komersil dengan harga tiket dari Jakarta ke Maluku sebesar Rp.10.001.000 untuk kelas bisnis," ungkap dia.

Untuk itu CBA meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menelusuri anggaran sewa jet pribadi ini. Karena dalam peraturannya, tidak tercatat standar biaya, atau tidak boleh pejabat mempergunakan jet private ini.

Sumber: Teropongsenayan
↧

Prof. Romli: Tindakan Fahri Hamzah Sesuai Perkap 8/2009

January 17, 2016, 1:49 am
$
0
0
Pakar hukum dari Universitas Padjadjaran, Bandung, Prof. Romli Atmasasmita. Foto: Kendaripos

intriknews.com -  Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah tidak dapat disebut menghalang-halangi petugas KPK dalam melakukan penyidikan, dalam hal ini penggeledahan, ruangan anggota DPR terkait pengusutan kasus suap proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

(Baca juga: Indonesia Police Watch Dukung Langkah Fahri Hamzah dan Nilai KPK Arogan)

Karena Fahri Hamzah telah bertindak sesuai Peraturan Kapolri (Perkap) 8/2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selain itu, tindakan Fahri juga sesuai peraturan yang berlaku di wilayah gedung DPR.

Penilaian itu disampaikan Guru Besar Hukum Pidana Universitas Padjadjaran, Prof. Romli Atmasasmita seperti dikutip dari akun Twitter-nya @romliatma, malam ini (Sabtu, 16/10).

Penggunaan senjata api laras panjang oleh petugas Polri yang dibawa KPK saat melakukan penggeledahan melanggar Perkap. Menurutnya, Perkap tersebut berlaku untuk seluruh anggota Polri, termasuk yang ditugaskan di KPK.

(Baca juga: Video Fahri Hamzah Bentak Penyidik KPK Yang Langgar Prosedur)

Apalagi, dia menambahkan, dalam Pasal 47 Perkap tersebut secara limitatif diatur keadaan dan situasi penggunaan senjata api yang merupakan implementasi standar HAM. Makanya, penggunaan senjata api larang panjang di dalam objek vital dan strategis termasuk di gedung DPR RI jika teradapat objek/sasaran yang berbahaya/mengancam keselamatan petugas.

Pasal 47 ayat (1)  dalam Perkap tersebut disebutkan "Penggunaan senjata api hanya boleh digunakan bila benar-benar diperuntukkan untuk melindungi nyawa manusia."

Sementara ayat (2) dirinci keadaan anggota Polri boleh menggunakan senjata api. Yaitu:
a. dalam hal menghadapi keadaan luar biasa;
b. membela diri dari ancaman kematian dan/atau luka berat;
c. membela orang lain terhadap ancaman kematian dan/atau luka berat;
d. mencegah terjadinya kejahatan berat atau yang mengancam jiwa orang;
e. menahan, mencegah atau menghentikan seseorang yang sedang atau akan melakukan tindakan yang sangat membahayakan jiwa; dan
f. menangani situasi yang  membahayakan jiwa, dimana langkah-langkah yang lebih lunak tidak cukup.

Sumber: RMOL
↧
↧

ICW: KPK Terkesan Liar dan Tak Terkontrol

January 17, 2016, 7:46 am
$
0
0
Adu mulut Fahri Hamzah dan penyidik KPK

intriknews.com Jakarta - Ketegangan yang terjadi antara Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dengan penyidik KPK diharapkan bisa segera berakhir. Harapan tersebut disampaikan oleh Koordinator Divisi Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW), Febri Hendri. Solanya, konflik tersebut bisa saja menimbulkan kesan KPK liar dan tak terkontrol walaupun pada kenyataannya bukanlah seperti itu.

"Yang penting (konflik) itu jangan sampai ini menjadi berlarut-larut. Kesannya itu kan KPK itu liar dan tidak terkontrol," kata Febri seperti dilansir Republika pada Ahad (17/1).

Menurut Febri kesan tersebut bisa dijadikan alasan oleh DPR untuk merevisi Undang-Undang KPK. Sehingga alasan DPR untuk merevisi UU KPK menjadi bertambah dan jalan yang mereka harapkan jadi semakin mulus.

"Karena bisa jadi ada alasan juga bagi DPR untuk menyampaikan bahwa KPK liar, KPK tak bisa dikendalikan maka harus ada revisi UU KPK, harus ada badan pengawas dan segala macam. Ini yang menurut kami gak perlu," ujar Febri.

Ia juga menilai Fahri Hamzah terlalu berlebihan dalam menyikapi penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik KPK. Padahal semuanya sudah sesuai prosedur. Bahkan Sekjend DPR pun telah menyetujui. "Intinya sih gak ada masalah. Sebenarnya itu Pak Fahri aja yang ramai," kata Febri.

Seperti diberitakan sebelumnya, Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah sejumlah ruang kerja anggota Komisi V DPR pada Jumat (15/1). Tiga anggota Komisi V yang ruang kerjanya digeledah adalah Damayanti Wisnu Putranti, Budi Suprianto dan Yudi Widiana.

Pada penggeledahan tersebut, penyidik KPK sempat beradu mulut dengan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Fahri tak terima penyidik KPK yang hendak menggeledah ruang sejumlah anggota DPR turut membawa Brimob bersenjata laras panjang.

↧

IPW: Penyidik KPK Arogan Harus Dipecat!

January 17, 2016, 8:07 am
$
0
0
IPW sebut penyidik KPK arogan harus dipecat
Penyidik KPK beserta pasukan Brimob bersenjata lengkap

intriknews.com Jakarta - Ketua Presidium Indonesia Police Watch, Neta S Pane mendukung langkah Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah dalam melawan penyidik KPK yang melakukan pengeledahan tanpa menggunakan SOP serta melanggar peraturan dan undang-undang.

Ia memahami langkah Fahri yang melawan gaya ala pasukan Tjakrabirawa para penyidik KPK yang berani membentak-bentak pimpinannya.

“Jelas KPK dalam pengeledahan kemarin memperlihatkan sikap yang sangat arogan dan mengedepankan gaya militeristik. Gaya KPK ini mirip dengan pasukan Tjarabirawa dulu yang berani mendatangi rumah para jenderal. Saya sangat menyesalkan sikap-sikap yang seperti ini dan saya mendukung langkah Fahri melawan gaya KPK yang seperti ini,” kata Neta S Pane di Jakarta seperti dilansir Tribunnews pada Sabtu (16/1/2016).

“Ini kalau melihat videonya KPK justru dilemahkan oleh perilaku anggotanya sendiri. Penyidikan terhadap orang yang tertangkap tangan pun bisa dibatalkan oleh pengadilan karena bukti-bukti yang didapatkan secara ilegal. Apa ini kesengajaan KPK? Kok aparatnya  seperti tidak tahu hukum,” tuturnya.

Neta meminta pimpinan KPK agar tegas terhadap anggotanya  yang bertingkah seperti itu karena sudah membahayakan institusi KPK dan penyidikan yang dilakukan KPK sendiri.

”Penyidik arogan harus dipecat, jangan sampai sikap-sikap  seperti ini berkembang di KPK. Kita tidak butuh penyidik KPK bergaya Tjakrabirawa,” ujarnya.

↧
Search

Sadis... Balita Tewas dalam Serangan Rusia di Suriah

January 17, 2016, 8:31 am
$
0
0
Rusia serang Suriah dan menewaskan 7 orang tewas termasuk balita

intriknews.com Aleppo - Pesawat tempur Rusia kembali menyerang kawasan permukiman sipil dan infrastruktur di Kota Aleppo, pada Sabtu (16/1). DIkabarkan tujuh orang tewas dan 20 lainnya luka-luka, termasuk perempuan, anak-anak dan balita. Hal tersebut disampaikan oleh sumber Pertahanan Sipil Suriah yang memberitakan kepada kantor berita Anadolu, Sabtu (16/1).

Sumber yang berbasis di Aleppo tersebut mengatakan pesawat tempur Rusia menyasar pasar dan pusat medis di distrik El-Sokkari, sebuah kota yang dikendalikan pihak pejuang Suriah.

Semua korban yang terluka dibawa ke rumah sakit darurat. Dikabarnyak sementara sejumlah bangunan dan kendaraan hancur dan rusak parah. Tim Pertahanan Sipil mencari korban yang terjebak di bawah reruntuhan bangunan.

Seorang aktivis lokal di Aleppo bernama Abo Ammar mengatakan, ini bukan pertama kalinya serangan udara Rusia yang menargetkan daerah-daerah sipil dan infrastruktur.

“Pesawat-pesawat tempur Rusia baru-baru ini juga menyerang rumah sakit di kota-kota Hader dan Al-Eis,” ujarnya seperti dilansir Salam Online.

“Rusia menargetkan daerah permukiman, bukan menyasar posisi Daesh (ISIS),” ujarnya.

↧

#MelawanLupa, Adnan Buyung: Kalau Sudah Begini Bubarkan Saja KPK

January 17, 2016, 3:34 pm
$
0
0
Almarhum Adnan Buyung pernah mengusulkan pembubaran KPK

intriknews.com - Almarhum Adnan Buyung Nasution, salah seorang konseptor pendirian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pernah mengusulkan pembubaran lembaga tersebut. Ini terkait tindakan semena-mena terhadap kliennya, Anas Urbaningrum.

Seperti diberitakan Republika, Selasa (29/04/2014) yang lalu, Bang Buyung mengkritik keras KPK yang dengan arogan memaksa untuk memeriksa Anas padahal tidak ada dalam jadwal sama sekali.

""Memang begitulah rupanya manajemen KPK ini, makanya saya bilang KPK gak boleh lama-lama," kata dia.

Advokat senior itu lantas mendorong pembubaran lembaga antirasuah karena sudah tidak sesuai dengan rencana awal pendirian.

"Itu kan mereka (KPK) rencana mau bikin gedung yang baru. Saya bilang, mudah-mudahan gak sampai terjadi. Keburu kita bubarkan saja KPK ini. Saya dari dulu katakan sudah waktunya dibubarkan," ungkap mantan anggota Wantimpres itu.

Lebih lanjut Adnan mengatakan, KPK didirikan dengan tujuan menjadi trigger dan mendorong pemberantasan korupsi sebagian bagian dari kinerja kepolisian dan kejaksaan.

"Kalau sudah jalan polisi sama jaksa, KPK bubar, mundur, tidak baik ada struktur dalam struktur. Jadi ini kelihatan KPK-nya saja mau membesar, ini struktur dalam struktur," katanya.

Adnan Buyung wafat pada hari Rabu (23/09/2015) di usianya yang ke 81 setelah menjalani perawatan beberapa hari di RS Pondok Indah, Jakarta Selatan. (ay/republika)
↧
↧

Damayanti Keluhkan Gaji DPR Kecil Habis disetorkan ke PDIP

January 18, 2016, 3:22 am
$
0
0
Damayanti Wisnu Putranti
Damayanti Wisnu Putranti

intriknews.com - Damayanti Wisnu Putranti, tersangka kasus suap yang dicokok Komisi Pemberantasan Korupsi, pernah mengeluhkan gaji minim dan banyak tuntutan dari konstituen pendukungnya. Keluhan terlontar setelah dia dilantik menjadi anggota DPR dari daerah pemilihan IX Jawa Tengah (Brebes, Tegal, dan Slawi).

“Mereka menuntut aspirasi untuk pembangunan di daerahnya. Bahkan, tidak sedikit yang memberikan pesan singkat dengan memak-maki,” ujar Damayanti, saat kegiatan reses bersama para konstituennya di Desa Randusanga Kulon, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, sekitar awal Desember 2014.

Damayanti juga secara blak-blakan menjelaskan jika gaji pokok sebagai anggota DPR RI terbilang minim dan banyak potongan untuk dibagi-bagi. Dari gaji pokoknya yang sebesar Rp15 juta per bulan, sebanyak Rp12 juta harus disetor ke fraksi PDIP, partainya, dan Rp5 juta untuk Dewan Pimpinan Cabang PDIP Kota sebesar Rp5 juta. “Artinya, gaji saya minus Rp2 Juta,” kata Damayanti saat itu.

Anggota Komisi V ini tertangkap tangan KPK pada Rabu, 13 Januari. Dia diduga telah menerima suap sebanyak tiga kali dengan total 99 ribu dolar Singapura. Uang suap ini diberikan oleh Direktur Utama PT Windhu Tunggal Utama (WTU) Abdul Khoir (AKH).

Dalam proses pemberian suap ini Abdul memberikan secara berulang kali melalui Julia Prasetyarini (UWI) dan Dessy A. Edwin (DAE), yang merupakan staf Damayanti. Suap ini disinyalir terkait pembangunan jalan proyek Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun anggaran 2016.

Sumber: Posmetro
↧

Junimart: Kalau KPK Mengatakan Sudah Koordinasi dengan MKD, Itu Salah Besar

January 18, 2016, 5:19 am
$
0
0

intriknews.com - Jakarta - Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Junimart Girsang membantah bahwa ada koordinasi antara pihaknya dengan penyidik KPK terkait penggeledahan ruangan beberapa anggota DPR.

"Kalau KPK mengatakan sudah koordinasi dengan MKD, itu salah besar. Tidak ada urusan dengan MKD, dalam melakukan penggeledahan, dan sebagainya," kata Junimart di Gedung DPR dikutip dari laman Inilah.com, Senin (18/1/2016).

Menurutnya, kewenangan MKD mengenai hal tersebut sudah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca juga: Video Fahri Hamzah Bentak Penyidik KPK Yang Langgar Prosedur

Sebelumnya Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah terlibat cekcok mulut dengan penyidik KPK bernama Christian saat hendak menggeledah beberapa ruangan anggota dewan. Saat adu mulut tersebut penyidik Cristian mengaku telah berkoordinasi dengan MKD.

Fahri mempermasalahkan penyidik KPK membawa Brimob bersenjata lengkap ke DPR. Selain itu Fahri juga mempertanyakan surat tugas penggeledahan anggota. Dalam surat tugas tersebut hanya disebutkan nama Damayanti Wisnu Putranti politikus PDIP tersangka kasus suap yang sebelumnya ditangkap KPK.

Baca juga: Ditangkap KPK, Ini Sepak Terjang Politikus PDIP Damayanti Wisnu Putranti




↧

PKS: Yang Baik untuk Rakyat Kita Dukung di DPR, yang Tidak Baik Kita Kritisi Habis

January 18, 2016, 5:37 am
$
0
0
Sukamta, Sekretaris Fraksi PKS DPR RI

intriknews.com - Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) belum mendukung pemerintah, meskipun telah melakukan pertemuan dengan Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla.

"PKS tetap sebagai opisisi loyal. Yang baik untuk rakyat kita dukung di DPR, yang tidak baik kita kritisi habis," kata Sekretaris Fraksi PKS di DPR, Sukamta, Jakarta, Senin (18/1/2016).

Anggota Komisi I ini menambahkan pertemuan dengan JK dilakukan karena pihaknya menginginkan tahun ini pemerintah bersama-sama DPR lebih fokus dalam memperbaiki ekonomi.

"Lebih fokus lagi ekonomi yang berpihak kepada rakyat banyak," ujarnya.

Adapun pertemuan dengan JK tadi pagi, hadir Presiden PKS Sohibul Iman, Ketua Fraksi PKS di MPR Sunmanjaya, Sekretaris Fraksi di DPR Sukamta, dan pengurus DPP.

Sumber: Inilah
↧
Viewing all 883 articles
Browse latest View live
Search