INTRIKNEWS

intriknews.com - Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Maroef Sjamsoeddin, mundur dari kursi Presiden Direktur PT Freeport Indonesia. Mundurnya Maroef dinilai tidak akan berpengaruh terhadap proses divestasi saham perusahaan tambang multinasional itu.

"Nggak lah (berpengaruh ke sana)," kata Ketua Tim Ahli Ekonomi Wakil Presiden, Sofyan Wanandi, di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin, 18 Januari 2016.

Sofyan mengaku belum tahu kabar mundurnya eks Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) ini. Dikatakan bahwa masa jabatan pimpinan Freeport Indonesia memang terbatas.

"Kontraknya kan, satu-dua tahun. Kontraknya presiden direktur Freeport Indonesia dengan Freeportnya (Freeport McMorran) kan terbatas sekali. Saya nggak tahu perkembangan terakhir dia mundur," kata Sofyan.

Beredar surat pengunduran diri Maroef dari kursi petinggi perusahaan tambang multinasional ini. Hal ini pun dibenarkan oleh juru bicara Freeport Indonesia, Riza Pratama.

"Benar, beliau resign," kata Riza melalui pesan singkat yang diterima VIVA.co.id.

Pengunduran diri ini berlaku efektif per hari ini. Sayangnya, Riza tak menjawab alasan mundurnya Maroef dari kursi direktur utama Freeport Indonesia. "Kita tunggu saja (alasannya)," kata dia.

Sumber: Viva

intriknews.com - Jakarta - Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar mengaku ikhlas menjalani hari demi hari di dalam sel terungku.

Namun, keyakinan dan kegigihannya untuk mengungkap kebenaran terus dilakukan.

Hal ini semata untuk membersihkan namanya dari label otak pembunuhan berencana terhadap pengusaha Nasrudin Zulkarnen.

Upaya praperadilan, banding, kasasi, hingga peninjauan kembali telah dilakukannya, kendati selalu berbuntut kegagalan.

Selama proses itu, tujuh tahun sudah Antasari menjalani masa hukumannya dari vonis 18 tahun penjara.

Sekarang, dia sedang menjalani proses asimiliasi jelang pembebasan bersyarat pada November 2016.

Dalam sebuah wawancara dalam program "Aiman" yang tayang di Kompas TV, Sabtu (16/1/2016) lalu, Antasari bercerita soal kesehariannya menjalani asimilasi di kantor notariat hingga soal kasus yang membuatnya dijebloskan ke dalam bui.

Antasari mengungkapkan selama mendekam di dalam penjara, dirinya terus berupaya membuktikan dia tidak bersalah.

Tiga buku sudah dia tulis untuk mengunkap tabir kejanggalan kasusnya. Buku-buku itu juga yang kelak dijadikan Antasari untuk menjelasakan kepada anak dan cucunya.

"Sekarang saya sedang garap buku keempat. Harapannya, saat mereka dewasa, bisa membaca itu, apa betul kakeknya adalah perencana pembunuhan. Buku itu pengantar yang baik dalam memahami sejarah," ucap Antasari.

Antasari juga sedang menggugat UU Permohonan Grasi ke Mahkamah Konstitusi.

Dia berharap apabila dikabulkan, Presiden Jokowi mau membebaskannya dari segala vonis hakim.

"Siapa bilang saya tidak melawan? Saya melawan, dengan instrumen hukum. Saya praperadilan, banding, kasasi, PK, hingga sekarang saya ajukan grasi," imbuh mantan jaksa ini.

Ada di dalam penjara dengan kebebasan yang dibatasi telah membuat Antasari banyak merenung.

Dia menyadari dia adalah korban dari sebuah rekayasa yang dilakukan sekelompok orang.

Berada di masa jaya dengan memimpin KPK telah menjadikannya kini sebagai narapidana.

Namun, Antasari menyadari itulah risiko yang harus ia jalani.

"Waktu itu saya pikir, apa sanggup saya jalani ini? Kondisi saya yang sedang meniti karir langsung dianjlokkan di bawah sekali. Keikhlasan lah yang buat saya kuat. Kalau saya dendam, marah, sakit saya," ucap Antasari.

Memaafkan

Antasari mengenang saat masih menjadi Ketua KPK, dia tidak pernah berpikir negatif terhadap semua rekan kerja hingga teman.

"Semua saya anggap emas," ucap Antasari.

Termasuk, saat ada seorang kawannya dari kalangan intelijen mengingatkan Antasari bahwa ada skenario untuk menjatuhkannya.

Antasari tidak ambil pusing.

Namun, beberapa lama setelah pertemuan itu, kasus pembunuhan berencana Nasruddin Zulkarnaen mencuat.

Polisi langsung menyebut Antasari adalah dalangnya.

Motif cinta segitiga antara Antasari, caddy golf Rani Juliani dengan Nasrudin diangkat.

"Rani tidak pernah satu kali pun jadi caddy saya. Tapi dikondisikan jadi caddy saya, supaya nyambung," ujarnya.

Antasari menyatakan dia tahu siapa saja yang merekayasa, menembak Nasruddin, hingga menggerakkan Rani untuk menjebaknya ke Hotel Mahakam.

Namun, Antasari menyatakan akan menutup rapat semua itu.

Dia tidak ingin negara ini kembali gaduh seperti tujuh tahun silam.

Dia pun sudah memaafkan seluruh orang yang telah menjebloskannya ke dalam bui.

"Ya sudahlah, sekali pun di mata publik dengan masuk penjara ini saya terhina. Tapi saya yakin, di mata Allah, saya mulia," kata Antasari.

Sumber: Tribunnews

Foto: Aktual

intriknews.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk tidak tebang pilih dalam mengusut kasus dugaan korupsi terkait upaya penghentian perkara Dana Bansos Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Termasuk dalam mengusut dugaan keterlibatan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh dalam perkara tersebut yang telah menjerat Gubernur Sumatera Utara nonaktif, Gatot Pujo Nugroho. Paloh diduga merupakan pihak yang turut terkait dalam perkara tersebut.

Hal tersebut merupakan salah satu desakan yang dituntut oleh sejumlah demonstran dari Koordinator Himpunan Pemuda Peduli-KPK (Hidup-KPK) saat melakukan aksinya di depan Gedung KPK, Jakarta, Senin, 18 Januari 2016.

"Surya Paloh diduga otak dari inisiasi pertemuan di DPP Nasdem dengan Gatot Pujo dengan tujuan memerintahkan Jaksa Agung HM Prasetyo menghentikan kasus Bansos," kata Koordinator Aksi, Andhika Febriandhanu.

Adanya keterlibatan Paloh menguat setelah dia dua kali mangkir dalam persidangan di Pengadilan Tipikor dengan terdakwa Patrice Rio Capella. Mantan Sekjen Partai Nasdem itu dijerat oleh KPK lantaran diduga menerima suap terkait penghentian penyelidikan di Kejaksaan.

"Mangkirnya Surya Paloh untuk bersaksi dipersidangan Rio Capella menuai kecurigaan. Dugaan bahwa Surya Paloh terlibat dalam upaya penghentian kasus Bansos jelas adanya," kata Andhika.

Kejaksaan Agung di bawah kepemimpinan HM Prasetyo, dinilai tidak mampu menyelesaikan kasus tersebut. Sebab, terjadi konflik kepentingan.

Oleh karena itu, mereka mendesak agar KPK mengambil alih kasus yang melibatkan elite Nasdem itu dari tangan Kejaksaan Agung. KPK diminta agar tidak tebang pilih dalam mengusut kasus tersebut. Termasuk dugaan keterlibatan Surya Paloh.

Sumber: Viva

KPK pernah diminta dibubarkan oleh Adnan Buyung

intriknews.com Jakarta - Berbagai kesalahan prosedur hukum yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama ini membuktikan pendapat yang dulu pernah diutarakan oleh Ketua tim pengacara terdakwa kasus dugaan korupsi proyek Hambalang Anas Urbaningrum, Adnan Buyung Nasution. Ia pernah memprotes KPK yang menghukum kliennya karena melayangkan surat protes kepada Kepala Rumah Tahanan lembaga antirasuah itu. Protes itu pernah ia layangkan pada Rabu, 26 November 2014 silam.

Buyung pun ingin KPK dibubarkan saja bila tak segera membenahi perlakuan terhadap para tahanannya. "Saya kira cara KPK ini mesti diperbaiki. Kalau terus begini, bubarkan saja KPK," ujar Buyung di kantor KPK, Jakarta, seperti dilansir Tempo pada Rabu, 26 November 2014. Namun, dia menyadari banyak masyarakat yang mendukung KPK.

Paling tidak, kata Buyung, pemerintahan Joko Widodo membentuk dewan atau badan pengawas KPK. "KPK bukan malaikat, jangan lupa. Mereka manusia juga, bisa salah," ujarnya. Protes Buyung itu merespons sanksi KPK terhadap Anas yang tak boleh menerima kunjungan dari keluarga selama sebulan.

Sanksi tersebut berlaku sejak 12 November hingga 12 Desember 2014. Selain Anas, bekas Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar, pengusaha asal Riau Gulat Medali Emas Manurung, dan bos PT Sentul City Kwee Cahyadi Kumala juga mendapat sanksi serupa.

Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha mengatakan sanksi itu diberikan karena Anas dan tiga orang lainnya memprotes aturan rumah tahanan KPK. Menurut dia, dalam surat itu dianggap ada unsur menghina dan menghalang-halangi petugas dalam menjalankan tugas. "Sesuai aturan Menteri Hukum dan HAM, masuk kategori pelanggaran berat."

Menurut Buyung, surat tersebut tidak berisi penghinaan terhadap Kepala Rutan. "Itu bohong," kata dia. Dia mengatakan surat itu berisi protes terhadap pelayanan di rutan KPK. Antara lain larangan tidak boleh membawa lebih dari lima buku, pelarangan untuk berolahraga, dan membawa berkas pemeriksaan.

Buyung pun menantang lembaga antirasuah itu untuk membuka surat tersebut ke masyarakat. "Surat itu mewakili seluruh penghuni rutan KPK," tegasnya.

Prof Romli bela tindakan Fahri Hamzah menolak KPK

intriknews.com Jakarta - Tidakan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menghalang-halangi petugas KPK dalam melakukan penyidikan, dalam hal ini penggeledahan, ruangan anggota DPR terkait pengusutan kasus suap proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tidak bisa disebut tidak dapat disebut sebagai tidakan menghalangi. Dikarenakan Fahri Hamzah telah bertindak sesuai Peraturan Kapolri (Perkap) 8/2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lagipula, tindakan Fahri juga sesuai peraturan yang berlaku di wilayah gedung DPR.

Hal tersebut disampaikan Guru Besar Hukum Pidana Universitas Padjadjaran, Prof. Romli Atmasasmita seperti dikutip dari akun Twitter-nya @romliatma, malam ini seperti dilansir RMOL pada Sabtu, (16/10).

Penggunaan senjata api laras panjang oleh petugas Polri yang dibawa KPK saat melakukan penggeledahan jelas melanggar Perkap. Menurutnya, Perkap tersebut berlaku untuk seluruh anggota Polri, termasuk yang ditugaskan di KPK.

Ia menambahkan, dalam Pasal 47 Perkap tersebut secara limitatif diatur keadaan dan situasi penggunaan senjata api yang merupakan implementasi standar HAM. Makanya, penggunaan senjata api larang panjang di dalam objek vital dan strategis termasuk di gedung DPR RI jika teradapat objek/sasaran yang berbahaya/mengancam keselamatan petugas.

Pada pasal 47 ayat (1) dalam Perkap tersebut disebutkan "Penggunaan senjata api hanya boleh digunakan bila benar-benar diperuntukkan untuk melindungi nyawa manusia."

Dalam ayat (2) dirinci keadaan anggota Polri boleh menggunakan senjata api. Yaitu:
a. dalam hal menghadapi keadaan luar biasa;
b. membela diri dari ancaman kematian dan/atau luka berat;
c. membela orang lain terhadap ancaman kematian dan/atau luka berat;
d. mencegah terjadinya kejahatan berat atau yang mengancam jiwa orang;
e. menahan, mencegah atau menghentikan seseorang yang sedang atau akan melakukan tindakan yang sangat membahayakan jiwa; dan
f. menangani situasi yang membahayakan jiwa, dimana langkah-langkah yang lebih lunak tidak cukup.

intriknews.com - Anggota komisi V DPR dari Fraksi PDIP, Damayanti Wisnu Putranti tertangkap tangan menerima suap untuk proyek jalan di kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat (KemenPU-Pera) tahun anggaran 2016.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai bergerak mencari bukti tambahan dengan menggeledah beberapa tempat yakni 3 ruang anggota DPR, ruangan di Kementerian PU-Pera dan ruangan di kantor PT Windu Tunggal Utama (WTU).

Tidak hanya itu, KPK juga akan menyelidiki kemungkinan-kemungkinan dana itu mengalir ke pihak lain. Namun KPK tidak bisa spekulasi dengan menyebut pihak lain yang diduga ikut menikmati suap dari PT WTU. Tidak menutup kemungkinan Damayanti melakukan pencucian uang mengingat suap dari PT WTU dilakukan sebanyak tiga kali.

"KPK lakukan penelusuran aset termasuk kemungkinan dugaan terkait TPPU kepada tersangka sesuai dengan kebutuhan penyidik saat lakukan pemeriksaan dan pengembangan kasus tersebut," ujar kepala biro humas KPK, Yuyuk Andriati, Senin (18/1).

KPK akan menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK ) guna menelusuri penyebaran gratifikasi yang diterima anggota fraksi PDIP. Saat ditanya kemungkinan Damayanti akan dikenakan pasal TPPU, Yuyuk masih belum bisa memastikan. "Tergantung hasil pemeriksaan oleh penyidik nanti," ucapnya.

Seperti diketahui, Damayanti ditetapkan tersangka pada hari Kamis (14/1) dengan dugaan penerima gratifikasi terkait proyek jalan di kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat (Kemen PU-Pera) tahun anggaran 2016. Saat itu Damayanti diciduk KPK saat melakukan Operasi Tangkap Tangan (13/1).

Pada operasi tersebut, KPK mengamankan 6 orang. Namun KPK membebaskan 2 orang sopir karena tidak terbukti melakukan unsur pidana, kemudian sisanya resmi ditetapkan tersangka setelah melakukan pemeriksaan hampir 24 jam.

Keempat tersangka adalah Damayanti Wisnu Putranti anggota Komisi V DPR Fraksi PDIP, Julia Prasrtyarini atau Uwi dan Dessy A. Edwin, dari pihak swasta yang menerima suap sedangkan Abdul Khoir selaku Dirut PT Windu Tunggal Utama (WTU) sebagai pemberi suap. Selain itu pula KPK mengamankan SGD 99.000 sebagai barang bukti.

Atas perbuatannya, Damayanti, Julia, dan Dessy disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH Pidana.

Sementara Abdul Khoir dikenakan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sumber: Merdeka

intriknews.com - Aksi teror yang terus merebak dan makin banyaknya jumlah pengikut kelompok teroris adalah sebagai dampak dari buruknya pola penangkapan yang dilakukan oleh Detasemen Khusus 88 atau Densus 88 Polri.

Demikian disampaikan Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane dalam keterangannya kepada redaksi, Selasa (19/1).

Menurut Neta, Densus 88 sebagai satuan khusus untuk penanggulangan terorisme dinilai cenderung bergaya algojo mengeksekusi mati tersangka di lapangan. Padahal, tugas Polri adalah melumpuhkan dan membawa tersangka ke dalam
proses hukum dan bukan mengeksekusi matinya di lapangan.

"Cara-cara yang dilakukan Densus 88 menyiksa dan mengeksekusi mati tersangka dalam penangkapan telah melahirkan dendam kesumat yang luar biasa, terutama terhadap Polri," ujar Neta.

Diluar dugaan, lanjut Neta, pola penangkapan ini telah melahirkan sikap simpati untuk ikut "berjihad" melakukan balas dendam, baik dari para keluarga tersangka maupun kelompok-kelompok radikal lainnya. Tak heran arus keberangkatan para simpatisan kelompok radikal ke Syuriah kian banyak dan diam-diam mereka kembali ke Indonesia setelah bergabung dengan kelompok radikal ISIS.

Kasus Bahrun Naim misalnya, semula dia bukan teroris. Naim hanya teknisi komputer yang suka mengkritisi sikap Densus 88 di media-media online Islam. Di tahun 2010 Naim tiba-tiba ditangkap di jalanan dan disiksa. Naim dituduh menyimpan senjata dan peluru. Saat itu juga di facebook-nya muncul sikap simpati anak anak muda pada nasib Naim.

"Mereka mencaci maki Densus. Akhirnya Naim divonis 2,5 tahun. Lepas dari penjara Naim ke Syuriah. Lalu bergabung dengan ISIS. Begitu juga dengan anak Imam Samudra yang masih remaja ke Syuriah. Akibatnya muncul generasi teroris yang turun temurun, yang akan menyulitkan bagi bangsa ini untuk mengatasinya. Proses deradikalisasi gagal yang terjadi dendam kesumat kian marak dan menjadi kayu bakar terorisme. Fenomena ini perlu kita cermati semua pihak," terang Neta membeberkan.

Neta menambahkan, sebenarnya program deradikalisasi harus sejalan bersinergi dengan program penindakan yang profesional. Celakanya, masing-masing pihak di jajaran aparat keamanan cenderung mempertinggi egosektoralnya. Akibatnya pelaksanaan tugas di lapangan saling merugikan satu sama lain.

Ke depan, sambung dia, bangsa ini perlu pemimpin Densus 88 yang berwawasan luas dan bisa mengendalikan anak buahnya di lapangan agar bertindak profesional. Selain itu kendali Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) yang mengakar ke seluruh unsur yang berhubungan dengan penanggulangan teror perlu ditingkatkan. Sehingga bangsa ini tidak hanya kebakaran jenggot saat aksi teror bom meledak.

Sumber: RMOL

Foto: Warta.co

intriknews.com - Jakarta - Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah meminta, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan investigasi laporan keuangan PT Freeport Indonesia usai mundurnya Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PFI) Maroef Sjamsoeddin dari jabatannya.

"Pada masa sidang ini, pansus terbentuk, kami bisa mengusulkan nama-namanya lalu mulai rapat, maka pada tahap pertama bisa saja pansus angket meminta investigasi (Freeport) kepada BPK," kata Fahri usai mengahadiri Sarasehan Refleksi 69 BPK, di Gedung Tower BPK, Jakarta, Selasa (19/1/2016).

Laporan investigasi tersebut, sambung Fahri, untuk mengaudit seberapa jauh eksploitasi tambang emas terbesar di dunia itu. Selanjutnya, dilakukan untuk mencari tahu seberapa besar keuntungan yang didapat untuk Indonesia.

"Misalnya, laporan total berapa yang sudah dieksploitasi Freeport, berapa keuntungan, Indonesia mendapatkan berapa, siapa saja pemegang saham, ada pihak Indonesia yang pegang saham itu," papar Fahri.

Politikus PKS ini menambahkan, hasil audit investigasi nantinya, diharapkan dapat mengetahui kontrovesi dibalik PT Freeport Indonesia. Kata dia, hasil audit BPK diharapkan mampu mengungkap kontroversi tersebut.

"Semua bisa kami investigasi agar menjadi jelas, proporsionalkah itu bagi warga Papua dan Indonesia yang menanggung beban kontroversi terus-menerus. Ini kami serahkan kepada BPK nantinya," pungkas Fahri.

Sumber: Okezone

Foto: Wartakota

intriknews.com - Jasad salah anggota Satuan Reserse Narkoba Polsek Senen, Bripka Taufik Hidayat akhirnya ditemukan. Kasubag Humas Metro Jakarta Timur, Kompol Husaimah mengatakan korban ditemukan pada pukul 14.00 Wib.

"Mayat ditemukan mengambang di TKP DPU Kali Banjir Kanal, Gambir, Jakarta Pusat," kata Husaimah, Selasa (19/1).

Bripka Taufik terjun ke sungai Ciliwung karena diserang warga yang tidak terima polisi menggerebek sebuah rumah bandar narkoba di gang-gang sempit Jalan Slamet Riyadi IV, RT 12 RW 4, Kelurahan Kebon Manggis, Kecamatan Matraman. Rumah bandar narkoba itu terletak di sampingnya sungai Ciliwung. Lokasinya tak jauh dari Pintu Air Manggarai.

Sampai sekarang, polisi sudah memeriksa sebanyak enam orang saksi dan satu orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Tersangka berinisial AM (27) dan dikenakan Pasal 160 KUHP, dengan ancaman hukuman enam tahun.

Kepolisian telah menyisir sungai Ciliwung sejak pukul 09.00. Sekitar 58 personel diterjunkan untuk mencari jasad Taufik. Mereka semua berasal dari Direktorat Polisi Perairan Polda Metro Jaya, Polres Jakarta Pusat dan Polsek Manggrai.

Kapolsek Senen, Kompol Kasmono mengatakan, yang meneriaki polisi maling pada malam itu adalah bandar narkoba yang digerebek. Teriakan dia mengundang sekitar 15 orang yang langsung menyerang polisi yang berjumlah delapan orang.

"Kalau perinsip polisi, karena takut (menembak sembarangan), akhirnya salah satu anggotanya menceburkan diri ke kali dan meninggal," kata dia.

Sumber: Republika

intriknews.com - Medan - Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Komjen Pol Budi Waseso menyebutkan, peredaran narkoba di Indonesia saat ini masih dalam masa darurat.

Kondisi itu sehubungan dengan semakin eksisnya jaringan mafia narkoba di tanah air. Bahkan mereka tengah mematangkan pangsa pasar mereka dengan meregenerasi‎ para pengguna narkoba mulai dari generasi termuda.

"Mereka tidak hanya melakukan bisnis dengan menjual narkoba kepada masyarakat. Mereka juga aktif dalam menciptakan "pangsa pasar" baru yang akan menjamin keberlangsungan bisnis mereka memperjualbelikan narkoba," ujar pria yang akrab disapa Buwas itu di Medan, Selasa (19/1/2016).

Regenerasi Pasar narkoba itu salah satunya terbukti dengan semakin inovatifnya produk-produk narkoba. Yang mana produk-produk itu kini sangat dekat dengan para siswa-siswi TK dan SD yang memang menjadi pangsa pasar mereka.

"Makanya tidak lagi ada cerita kita tidak perduli. Karena anak-anak kita, generasi penerus bangsa ini mereka sasar. Tidak lagi ada alasan untuk tidak perduli,"tukasnya.

"Ini sudah sangat kompleks. Perdagangan narkoba ini menjadi bagian dari perang modern antar bangsa di dunia. Dengan penghancuran generasi sebuah bangsa lewat kecanduan narkoba, maka semakin mudah untuk menaklukkan suatu bangsa,"

Sumber: Okezone

intriknews.com - Mantan Menteri Keuangan era Soeharto, Fuad Bawazier, menyarankan kepada pemerintah agar tidak membeli saham senilai 1,7 miliar dollar AS atau setara Rp 23,83 triliun (kurs Rp 14.016 per dollar AS) yang ditawarkan PT Freeport Indonesia (PT FI).

Fuad menyebutkan, harga saham Freeport McMoRan sebagai induk perusahaan PT FI di bursa saham Amerika Serikat tak ada lagi nilainya.

"Harganya (saham Freeport) itu sudah drop, hancur. Kalau pemerintah beli, BUMN pasti bangkrut dan rugi. Siapa pun negara di dunia ini sudah enggak akan mau beli saham Freeport itu," kata Fuad di sela-sela KB PII di Kantor Kemendikbud, Jakarta, Minggu (17/1/2016).

Fuad mengungkapkan, harga per lembar saham Freeport terus menurun dari 60 dollar AS per sejak tahun 2012.

Tahun lalu, harga selembar saham Freeport pun drop menjadi 8 dollar AS. Saat ini, harga selembar saham perusahaan tambang terbesar dunia itu pun hanya 3,5 dollar AS. Saat ini saham Freeport McMoran di Wall Street adalah 4,34 dollar AS.

Fuad mencurigai, Freeport dengan kondisi yang sudah kepepet ini akan melepas semua sahamnya.

Padahal, Freeport belum tentu dapat jaminan jika masih akan terus melakukan kegiatan penambangan setelah tahun 2019.

"Kalau tidak diperpanjang ya sahamnya seharga tisu toilet, kecebong aja repot. Dunia tak ada lagi yang mau beli karena enggak ada penghasilan lagi nanti. Pemerintah harus berani tolak itu penawaran sahamnya atau kasih ke swasta saja," katanya.

Atas dasar itu, kata Fuad, tak ada lagi alasan bagi pemerintah untuk membeli saham tersebut.

Sebab, Freeport di Amerika Serikat pun sudah go public, dan sahamnya bisa diakses semua pihak.

"Itu sudah go public sahamnya di Wall Street. Siapa yang mau tanggug jawab nanti kalau sahamnya sudah tinggal 1 dollar, terus rugi, enggak ada harganya? Jadi, tunggu saja nanti sampai renegosiasi 2019 dengan syarat. Masa, kita sekarang mau beli, nyemplungin kaki beli saham itu," katanya.

Sumber: Kompas

intriknews.com - Presiden Joko Widodo memberikan posisi untuk Partai Amanat Nasional.

Ketua Majelis Pertimbangan PAN Soetrisno Bachir akan memimpin lembaga non struktural bernama Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN).

Keputusan Presiden mengenai pengangkatan Soetrisno sebagai Ketua KEIN sudah ditandatangani. Pelantikannya akan dilaksanakan oleh Presiden Joko Widodo, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (20/1/2016).

"Iya benar, besok pagi (hari ini) jam 09.30 dilantik," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung, saat dikonfirmasi, Selasa (19/1/2016) malam.

Sebagai Ketua KEIN, Soetrisno akan memberikan masukan terkait isu-isu ekonomi kepada Presiden Jokowi.

Ia akan dibantu Wakil Ketua KEIN yang dijabat politisi PDI Perjuangan Arif Budimanta, dan Sekretaris KEIN dijabat oleh Putri Wardani, serta belasan anggota dari kalangan ekonom dan pengusaha.

Soetrisno sempat menyampaikan bahwa Presiden Jokowi menawarinya masuk dalam KEIN pada September 2015 lalu. Tetapi dia membantah jika penunjukkan itu terkait dengan sikap politik PAN yang mendukung pemerintah.

(Baca: Soetrisno Bachir yang Makin "Rajin" ke Istana)

Adapun, PAN memutuskan mendukung pemerintah pada 2 September 2015 lalu. Pengumuman perubahan arah politik partai itu disampaikan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan bersama Presiden Jokowi di Istana Negara pada hari itu.

Zulkifli mengaku bahwa dukungan PAN terhadap pemerintah bukan disebabkan transaksi politik.

Menurut Soetrisno, PAN tidak membicarakan masalah kursi menteri dengan Jokowi. Meski tak mengakui kaitannya penawaran posisi KEIN dengan PAN, Soetrisno menjelaskan dirinya memang sudah sejak lama mengenal Jokowi.

"Dulu pernah masuk sebagai timses Pak Jokowi," ucap dia.

Sumber: Kompas

Yusril dan Ongen jadi trending ditangkap rezim Jokowi

intriknews.com Jakarta - Yusril Ihza Mahendra dan Yulian Paonganan atau yang akrab dipanggil Ongen sedang terkenal se antero dunia maya, salah satunya media sosial bernama Twitter.

Para netizen terus memberikan dukungan kepada sosok Ongen dikarenakan ia adalah orang yang pertama ditangkap rezim Joko Widodo (Jokowi) karena kritik kerasnya di twitter. Namun penangkapan ini dinilai janggal sehingga Yusril membela menjadi pengacaranya.

Para netizen pun terus memberikan dukungan salah satunya dengan hashtag yang sempat menempati urutan pertama trending topik Indonesia #SupportYusrilBelaOngen dan #YusrilOngenForDemocracy.

Hashtag tersebut merupakan bentuk perlawanan warga twitter atas penangkapan Ongen oleh rezim Jokowi dan bahkan hingga saat berita ini diturunkan, hashtag itu pun mampu bertahan di urutan pertama.

Masyhur Effendi, seorang pakar hukum tata negara dan hak asasi manusia (HAM) Universitas Brawijaya (Unbraw) Malang menilai, penangkapan Ongen terkait kasus penyebaran konten pornografi dalam akun Twitter @ypaonganan bernuansa politis.

"Penangkapan itu terlalu berlebihan dan sangat dominan bernuansa politis," ujar Masyhur, seperti dilansir Sindonews pada Rabu (20/1/2016).

Ia menilai, peryataan Ongen dalam ciutan Twitternya merupakan ekspresi keprihatinnya terhadap kondisi negara saat ini. Penyampaian ekspresi itu merupakan bagian dari dari HAM yang harus dijamin oleh negara, termasuk kebebasan berbicara, berpikir, berpolitik, dan lain sebagainya.

“Kasus Ongen ini merupakan bagian dari kebebasan berekspresi,” ujarnya.

Mundurnya Direktur PT Freeport Indonesia dianggap janggal oleh Fahri Hamzah

intriknews.com Jakarta - Keputusan mundurnya Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin dinilai janggal oleh Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah. "Ini pasti ada permainan tingkat tinggi," ujarnya, seperti dilansir Tempo pada Selasa, 19 Januari 2016.

Dikabarkan Maroef mundur sejak Senin lalu. Ia memilih mundur setelah setahun bergabung dengan perusahaan tambang emas terbesar di Indonesia tersebut. Menurut Fahri Hamzah, DPR patut curiga dengan keputusan yang diambil Maroef. Soalnya, sikap serupa diambil Presiden Direktur Freeport-McMoRan James Moffett yang mundur pada bulan lalu. "Kita harus curiga kartu apa yang sedang dimainkan Freeport di balik sandiwara ini," ujarnya.

Ia juga mendorong DPR segera menyetujui pembentukan Panitia Khusus Freeport. Mekanisme itu diharapkan membuat terang gejolak di tubuh perusahaan tersebut. "Ini merupakan bahan baku sebelum memulai investigasi," jelasnya.

Seperti diketahui, Maroef menjabat Presiden Direktur PT Freeport Indonesia sejak 27 Januari 2015 menggantikan Rozik B. Soetjipto. Kini posisi Maroef untuk sementara diisi Robert C. Schroeder.

Ia adalah orang yang membongkar permintaan sejumlah saham oleh Ketua DPR saat itu, Setya Novanto, kepada Freeport. Permintaan ini diduga sebagai imbalan untuk memuluskan perpanjangan kontrak Freeport yang akan berakhir pada tahun 2021.

Foto: Energitoday

intriknews.com - Jakarta - Hasil survei Bank Dunia pada 2015 menempatkan peringkat kemudahan mendapatkan setrum (getting electricity) Indonesia di posisi 78 dari 189 negara. Tahun ini, ditargetkan bisa di posisi 46.

Kepala Divisi Niaga PT PLN (Persero) Benny Marbun mengatakan, tahun ini, peringkat getting electricity Indonesia ditargetkan bisa menclok di posisi 46. Atau melompat dari posisi 78 di 2015.

Sedangkan pada 2014, Indonesia meenempati urutan 101 dari 189 negara. "Sekarang, tahun 2016, kita inginkan bisa di peringkat 46 dari 189 negara," kata Benny di Jakarta, Kamis (21/1/2016).

Benny memaparkan, survei getting electricity yang dilakukan Bank Dunia, hanya menyasar dua kota besar yakni Jakarta dan Surabaya.

Atas dasar itu, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyarankan PLN untuk memperbaiki proses serta kemudahan sambungan listrik baru di dua kota besar itu."Kita fokus atas saran BKPM, kami diminta fokus untuk Jakarta dan Surabaya dulu," kata Benny.

Sejalan dengan perbaikan sistem untuk memudahkan mendapat sambungan listrik baru, pemerintah dan PLN menerapkan kebijakan layanan satu pintu.

Guna menyukseskan layanan satu pintu sambungan listrik harus dibangun sistem online untuk sambungan listrik secara terintegrasi antara Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan sebagai regulator, PLN sebagai penyedia tenaga listrik, instalatir sebagai pemasang instalasi listrik, serta Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah (LIT-TR) sebagai penerbit SLO.

"Kemudahan listrik ini tentunya tidak hanya fokus dua kota besar saja. Tapi ini nantinya akan menyasar seluruh wilayah Indonesia," kata Benny.

Sumber: Inilah

Foto: Okezone

intriknews.com - Jakarta - Karena lalai, tidak diinventaris dengan baik, aset BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan Pemda 'menguap' Rp 1,2 triliun per tahun.

Forum Indonesia untuk Transparasi Anggaran Negara (FITRA) menyebutkan, kerugian itu masih minimal. Jika dilakukan investigasi yang lebih mendalam, maka kerugian yang ditaksir bisa mencapai Rp 5 triliun per tahun.

"Kerugian ini berasal dari hilangnya aset berupa tanah yang dikelola BUMN, Sekretariat Negara (Setneg), dan Pemda yang pindah kepemilikannya ke swasta,"kata Sekjen Fitra, Yeni Sucipto di Jakarta, Rabu (20/1/2016).

Yeni mengatakan, jika saja aset negara tersebut diinventaris dengan benar, setidaknya bisa memberikan kontribusi ke negara. "Paling tidak (kalau diinventaris) dapat mengurangi defisit," ungkap Yeni.

Untuk itu, kata Yeni, meminta supaya pemerintah dalam hal ini Presiden Joko Widodo untuk mendorong BUMN dan Pemda supaya bisa menginventaris aset negara sehingga bisa meminimalisasi kerugian negara.

Sumber: Inilah

Foto: Okezone

intriknews.com - Jakarta - Universitas Indonesia (UI) memastikan jika acara Support Group and Resource Center On Sexuality Studies (SGRC) yang memberikan konsultasi bagi lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) tidak mendapat izin kampus.

"Dalam menyelenggarakan kegiatannya, SGRC tidak pernah mengajukan izin kepada pimpinan Fakultas maupun UI ataupun pihak berwenang lainnya di dalam kampus UI," ujar Kepala Humas dan KIP UI, Rifelly Dewi Astuti dalam keterangan persnya, Kamis (21/1/2016).

Dia mengatakan pihak mahasiswa tidak pernah meminta izin kepada pihak kampus UI untuk menyelenggarakan acara tersebut.

"UI tidak bertanggung jawab atas segala kegiatan yang dilakukan oleh SGRC. Acara itu tidak memiliki izin resmi sebagai Pusat Studi/Unit Kegiatan Mahasiswa/Organisasi Kemahasiswaan baik di tingkat Fakultas maupun UI," jelasnya.

Rifelly menegaskan jika mahasiswa tetap ingin menyelenggarakan SGRC maka pihak kampus melarang mereka menggunakan atribut UI.

"Untuk itu, dengan tegas UI menyatakan SGRC tidak berhak menggunakan nama dan logo UI pada segala bentuk aktivitasnya," katanya.

Sebelumnya, dalam websitenya di sgrcui.wordpress.com, SGRC memang mencantumkan nama UI di belakang nama organisasinya sehingga menjadi SGRC UI.

Dalam logo SGCR juga mencantumkan logo makara UI. Di situs blog tersebut, SGRC menyebut sebagai organisasi mahasiswa di Universitas Indonesia yang bergerak pada bidang kajian pemikiran.

Organisasi yang berdiri sejak 17 Mei 2014 ini mengupayakan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai permasalahan gender dan seksualitas melalui diskusi.

Ada juga arisan bulanan antara sesama anggota yang membahas berbagai kajian seputar seksual, sampai mengadakan berbagai seminar tentang seksualitas.

Sumber: Inilah

Damayanti Wisnu Putranti, kader PDIP yang ditangkap KPK mengeluh gaji minus karena dipotong partai

intriknews.com Jakarta - Ternyata salah seorang kader PDIP yang menjadi tersangka kasus korupsi bernama Damayanti Wisnu Putranti sering mengeluhkan gaji yang kecil dan banyak tuntutan dari pendukungnya. Keluhan tersebut ia utarakan setelah dia dilantik menjadi anggota DPR dari daerah pemilihan IX Jawa Tengah (Brebes, Tegal, dan Slawi).

“Mereka menuntut aspirasi untuk pembangunan di daerahnya. Bahkan, tidak sedikit yang memberikan pesan singkat dengan memak-maki,” kata Damayanti seperti dilansir Metrotvnews saat kegiatan reses bersama para konstituennya di Desa Randusanga Kulon, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, sekitar awal Desember 2014.

Ia juga secara blak-blakan menjelaskan jika gaji pokok sebagai anggota DPR RI terbilang minim dan banyak potongan untuk dibagi- bagi. Dari gaji pokoknya yang sebesar Rp15 juta per bulan, sebanyak Rp12 juta harus disetor ke fraksi PDIP, partainya, dan Rp5 juta untuk Dewan Pimpinan Cabang PDIP Kota Telah sebesar Rp5 juta. “Artin, gaji saya minus Rp2 Juta,” ujar Damayanti pada saat itu.

Seperti diketahui, Damayanti tertangkap tangan KPK pada Rabu, 13 Januari. Dia diduga telah menerima suap sebanyak tiga kali dengan total 99 ribu dolar Singapura. Uang suap ini diberikan oleh Direktur Utama PT Windhu Tunggal Utama (WTU) Abdul Khoir (AKH).

Di dalam proses pemberian suap ini Abdul memberikan secara berulang kali melalui Julia Prasetyarini (UWI) dan Dessy A. Edwin (DAE), yang merupakan staf Damayanti. Suap ini disinyalir terkait pembangunan jalan proyek Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk anggaran tahun ini.

Kader PDIP ini istri kedua mantan Gubernur Kalsel

intriknews.com Banjarmasin - Sebuah photo yang dilansir Antara turut menjadi bahasan menarik dikarenakan menampilkan sosok yang mirip Damayanti Wisnu Putranti, anggota Komisi V DPR yang ditangkap oleh KPK pada Rabu pekan lalu. Rincian gambarnya berisi tiga orang dewasa dan seorang anak perempuan seraya digendong ibunya nampak sumringah. Dua di antaranya mengenakan setelan baju bermotif warna ungu. Meski saling bersanding, keempatnya tidak menghadap pada satu fokus foto. Berdiri pada sisi paling kiri, sorot mata lelaki tua itu condong menghadap kiri. Wanita yang berdiri paling kanan pun cenderung fokus pada kamera di sisi kiri.

Seorang wanita dewasa sambil menggendong anaknya justru fokus menghadap jepretan lensa kamera pada sisi lain. Ia berdiri di tengah. Di depan keempatnya, satu kue tart berbalur topping warna ungu siap disantap untuk memperingati ulang tahun si anak kecil itu. Entah di mana lokasi foto itu diambil. Dari foto yang diterima Tempo, guratan wajah lelaki tua itu tidak asing lagi di Kalimantan Selatan. Ia adalah Rudy Ariffin, bekas Gubernur Kalimantan Selatan dua periode.

Rudy memakai hem berwarna ungu. Sementara si wanita yang sedang menggendong anak juga mengenakan kaos bermotif ungu. Wajahnya mirip Damayanti Wisnu Putranti, anggota Komisi V DPR yang ditangkap oleh KPK pada Rabu pekan lalu. Kasak-kusuk hubungan suami isteri antara Rudy Ariffin dan Damayanti Wisnu Putranti, belakangan hangat diperbincangkan oleh masyarakat Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Foto itu seolah membuktikan hubungan suami isteri keduanya. “Sepertinya itu foto anak Damayanti dengan suami sebelumnya. Ada Rudy Ariffin di sebelahnya dan seorang wanita, enggak tahu siapa itu,” kata sumber Tempo sekaligus seorang pengusaha konstruksi di Kalsel, yang namanya enggan disebutkan, Sabtu pekan lalu.

Setelah melepas jabatan Gubernur Kalimantan Selatan dua periode, Rudy Ariffin didapuk menjadi ketua tim pemenangan pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor dan Rudy Resnawan. Paslon ini akhirnya sukses menjadi pemenang Pilgub Kalsel 2015.

Sekretaris PWNU Kalimantan Selatan dan bekas kolega Rudy Ariffin di DPW PPP Kalsel, Nasrullah, tidak membenarkan maupun menyangkal kebenaran isu tersebut. Informasi yang beredar di masyarakat, menurut Nasrullah, Rudy Ariffin memang memiliki isteri lebih dari satu. “Saya tahu isteri Rudy Ariffin yang pertama. Tapi isteri kedua dan ketiga, saya belum pernah lihat. Dengar-dengar begitu (poligami),” kata Nasrullah.

Rudy Ariffin sendiri belum bisa dihubungi untuk dimintai konfirmasi kebenaran foto tersebut.

Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap anggota Komisi V DPR dari Fraksi PDIP Damayanti Wisnu Putranti, Direktur Utama PT Windu Tunggal Utama Abdul Khoir, dua orang pegawai swasta, yakni Julia Prasetyarini, dan Dessy A Edwin pada Rabu, (13/1).

intriknews.com Jakarta - Dunia maya sedang dihebohkan dengan tersebarnya sebuah poster LGBT pada Kamis (21/1). Di poster tersebut tertulis jika mahasiswa dari Universitas Indonesia (UI) menawarkan jasa konseling untuk kaum lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT).

Seperti dilansir Republika, poster itu juga memastikan teman-teman tidak sendirian ketika melalui masa-masa sulit. Dalam kampanye di poster tersebut, dituliskan bersedia membantu pertanyaan dan menjawab tentang LGBT.

Pada poster tersebut, terlihat empat foto mahasiswa dan mahasiswi dari UI. Di antaranya, Dimas Mahendra (Fakultas Psikologi UI), Luna Siagian (mahasiswi Ilmu Politik UI), Tegar Ramadhan (lulusan Sastra Perancis UI 2016), dan Firmansyah (lulusan Ekonomi Manajemen UI 2015).

"Butuh waktu untuk bisa menerima bahwa seseorang dilahirkan dengan kecenderungan yang berbeda. Saya sempat menganggap diri saya kurang dan seperti produk gagal. Saya selalu berdoa kepada Tuhan agar saya disembuhkan dari ketertarikan yang sempat saya pahami sebagai dosa besar ini. Namun, ketika mulai mendapatkan informasi mengenai seksualitas, saya bisa menerima fitrah dari diri saya yang tidak sama dengan orang lain. Saya bersedia membantu Anda di masa-masa sulit," seperti yang ditulis Tegar Ramadhan di dalam poster itu.

Tertulis juga "Support Group and Resource Center On Sexuality Studies" (SGRC) UI mengupayakan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai permasalahan gender dan seksualitas melalui seminar, diskusi, dan berbagai kegiatan lain. Di sana, mereka menyarankan untuk mengenal SGRC UI yang dimuat dalam sebuah situs yang menjadi portal resmi mereka.

Maroef Sjamsoeddin Mundur dari Kursi Presdir Freeport?

Antasari: Dimata Publik Saya Terhina, Tapi Saya Yakin, Dimata Allah Saya Mulia

KPK Didesak Usut Keterlibatan Surya Paloh dalam Kasus Korupsi Bansos Sumut

Sering Langgar Prosedur, Adnan Buyung Pernah Minta KPK Dibubarkan

Prof Romli: Tindakan Fahri Hamzah Tolak KPK Sudah Tepat

3 Kali Terima Suap, KPK Telusuri Kemungkinan Damayanti Lakukan Pencucian Uang

Kenapa Ditangan Densus Teroris Malah Semakin Ganas?

Maroef Mundur, Fahri Hamzah Minta BPK Lakukan Audit Investigasi Terhadap Freeport

Jasad Anggota Satres Narkoba Polsek Senen yang Nyebur di Kali Ciliwung Telah Ditemukan

Gawat, Mafia Narkoba Jadikan Anak TK dan SD Sebagai Pangsa Pasar Baru

Mau Bangkrut, Mantan Menteri Keuangan Era Soeharto Ini Sarankan Pemerintah Tak Beli Saham Freeport

Dapat Jatah, Hari Ini Ketua Majelis Pertimbangan PAN Dilantik Presiden Jokowi Jadi Ketua KEIN

Yusril Bela Ongen Jadi Trending di Media Sosial

Fahri Hamzah: Ada Permainan Tingkat Tinggi di Freeport!

Miris, Listrik Indonesia DiperingkatF 78 dari 198 Negara

Aset BUMN & Pemda Raib Rp 1,2 T per Tahun

Mahasiswa Buka Konsultasi LGBT, UI: Acara Itu Tidak Memiliki Izin

Kader PDIP Tersangka Korupsi Ini Mengeluh Gajinya Minus Karena Dipotong Partai

Kader PDIP Tersangka Korupsi Ini Istri Kedua Mantan Gubernur Kalsel?

Parah... Kampanye LGBT di Kampus UI Makin Marak!